Sidang E-KTP, Nazaruddin Sebut Ganjar Pranowo Minta Tambah Jatah

Liputan6.com, Jakarta - Muhammad Nazaruddin mengungkap keterlibatan para anggota DPR dalam korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, atau kasus e-KTP. Salah satu nama yang disebut Nazar menerima uang bancakan tersebut adalah Ganjar Pranowo.

Menurut Nazar, Gubernur Jawa Tengah tersebut sempat menolak saat hendak diberikan uang sebesar USD 150 ribu. "Ada satu yang menolak yang mulia. Pak Ganjar," ujar Nazar bersaksi dalam sidang perkara suap e-KTP, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

Nazar mengungkap, pemberian uang tersebut terjadi di ruangan mantan anggota Komisi II DPR RI Mustokoweni. Uang tersebut diberikan oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Nazar, penolakan oleh Ganjar lantaran politikus PDI Perjuangan itu menganggap uang dari kasus e-KTP tak sesuai untuknya. Alhasil, Ganjar pun diberikan uang sebesar USD 500 ribu.

"Ribut dia (Ganjar). Dia minta posisinya sama kayak Ketua. Minta nambah. Dikasih 500 ribu dolar akhirnya," ucap Nazar.

Di hadapan Majelis Hakim, Nazar mengaku tahu hal tersebut karena kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Menurut Nazar, Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum selalu berkoordinasi dengannya. Termasuk pemberian uang dari Andi Narogong kepada Ganjar.

"Tahu, Yang Mulia. Saya lihat (Ganjar menerima), kan sudah diamplopin. Setiap ingin menyerahkan, Andi lapor ke Mas Anas," kata Nazar.

Dalam dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut sebagai salah satu pihak yang ikut dalam pertemuan internal bersama Andi Narogong. Ganjar juga disebut menerima uang sebesar USD 520 ribu. Namun pada sidang sebelumnya, Kamis, 30 Maret 2017, Ganjar mengaku tak terima uang dari bancakan proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini.

Irman merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara itu, Sugiharto ialah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri.

Dalam dakwaan kasus e-KTP disebutkan nama-nama besar yang diduga ikut menikmati aliran dana megaproyek senilai Rp 5,9 triliun. KPK juga sudah menetapkan satu tersangka baru, Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi diduga sebagai 'operator utama' bancakan e-KTP.