Bancakan E-KTP, Nazaruddin, dan Bukti Baru

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Anggota Komisi III DPR Muhammad Nazaruddin membongkar hal mengejutkan tentang kasus e-KTP. Mulai dari aliran dana hingga siapa saja penerima uang proyek tersebut.

Dia bahkan mengulang sumpah untuk meyakinkan hakim, pernah melihat penyerahan uang korupsi itu.

Hal tersebut diungkapkannya saat hadir di Pengadilan Tipikor. Nazar yang juga merupakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini jadi saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Pada kesaksiannya, Nazar membongkar keterlibatan para anggota DPR dan pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, Nazar menyebut mantan bos-nya, Anas Urbaningrum merupakan pihak yang menyetujui program multiyears dalam pengadaan e-KTP.

Menurut dia, proyek e-KTP dengan anggaran Rp 5,9 triliun secara multiyears harus mendapat persetujuan dari fraksi yang paling besar di DPR saat itu. Partai Demokrat merupakan fraksi terbesar dengan Anas sebagai Ketua Fraksi.

Nazar juga mengungkap permintaan uang dari Anas kepada tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar Rp 500 miliar. Pemberian tersebut, menurut Nazar terbagi dalam tiga tahapan.

"Waktu itu Mas Anas mau maju sebagai Ketum (Ketua Umum Partai Demokrat). Ada komitmen (fee) sekian persen untuk Anas dari Andi. Penyerahan pakai dolar dan rupiah," ujar Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin 3 April 2017.

Selain Anas, Nazar menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menerima aliran dana sebesar USD 500 ribu. Awalnya, menurut Nazar, Ganjar hanya akan dikasih USD 150 ribu, namun Ganjar marah dan tak mau menerima USD 150 ribu.

"Ribut dia (Ganjar). Dia minta posisinya sama kayak Ketua. Minta nambah. Dikasih 500 ribu dolar akhirnya," ungkap Nazar.

Politikus Partai Golkar Chairuman Harahap juga disebut Nazar terima uang Sebesar USD 584 ribu dan Rp 26 miliar. Nazar mengatakan, Chaeruman yang merupakan Ketua Komisi II DPR tak akan menyetujui anggaran proyek pengadaan e-KTP sebelum diberikan uang.

"Malah ngejar-ngejar uang, kalau nggak, dia (Chairuman) enggak mau teken (tanda tangan). (Penerimaan) Lewat Andi Narogong, Mustoko Weni," kata Nazar di sidang kasus e-KTP.

Khatibul Umam Wiranu juga tak luput dari kicauan Nazar. Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet ini menyebut mantan politisi PKB itu turut kecipratan uang senilai USD 400 ribu. Menurut Nazar, uang itu diminta Khatibul sebagai pemenangan menjadi Ketua Umum GP Ansor.

Nazar juga menyebut para pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR turut menikmati dana haram e-KTP. Mereka adalah Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng, dan tiga wakilnya, Olly Dondokambey, Mirwan Amir, serta Tamsil Lindrung.

Nazar mengatakan, Mekeng menerima uang USD 1 juta dan USD 400 ribu. Sedangkan tiga wakilnya, yakni Olly dan Mirwan masing-masing sebesar USD 1 juta dan USD 200 ribu, sementara Tamsil Lindrung USD 700 ribu.

Selain kepada para pimpinan Banggar, Nazar mengungkap penerimaan uang oleh para mantan anggota Komisi II DPR RI lainnya. Namun Nazar seolah menutupi keterlibatan Yasonna Laoly yang juga merupakan mantan anggota Komisi II DPR.

"Enggak tahu," ujar Nazar di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, saat dicecar perihal penerimaan uang terhadap Yasonna Laoly yang kini menjabat sebagai Menkumham.

Nazar juga seolah melindungi Setya Novanto dalam perkara ini. Nazar malah terkekeh saat ditanya perihal keterlibatan dan penerimaan uang bancakan e-KTP kepada Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pada dakwaan Irman dan Sugiharto, Yasonna Laoly disebut menerima uang sebesar USD 84 ribu. Sedangkan Setya Novanto disebut terima uang sebesar 11 persen atau sekitar Rp 574 miliar.

Terlalu mudahnya Nazar menyebutkan angka-angka yang diterima oleh para anggota DPR tersebut membuat Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar Butar heran. Hakim John pun ingin memastikan pengakuan Nazar tersebut. Hakim mencecar asal mula uang diberikan kepada para anggota DPR tersebut.

"Ini sebenarnya uang siapa? Dari mana? Sumbernya dari mana?" tanya Hakim John kepada Nazar.

Nazar akhirnya mengungkap pemberian uang tersebut dari konsorsium yang ikut menjalankan proyek e-KTP. Menurut Nazar, Andi Agustinus sudah melakukan ijon agar anggaran e-KTP ini bisa disetujui.

"Jadi untuk pengalokasian anggaran Andi mengijon duluan. Masing-masing konsorsium nyetor Rp 50 miliar di depan (kepada Andi)," kata Nazar.

Sementara, nama-nama yang sudah disebutkan Nazar tersebut menampik terima uang bancakan e-KTP. Salah satu yang terlihat membantah keras adalah Melchias Markus Mekeng. Usai bersaksi, Mekeng malah akan melaporkan Nazaruddin secara pidana.

"Dia (Nazar) memberikan fitnah terlalu keji buat saya dan keluarga. Saya akan menuntut Nazar dengan data-data yang saya miliki," kata Mekeng.

Meski banyak yang menolak terima uang, hal berbeda diperlihatkan oleh mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah. Jafar malah mengaku sempat menerima uang dari Nazar sebesar Rp 987 juta.

Namun Jafar mengaku tak tahu jika uang dari Nazar tersebut bagian dari kasus e-KTP. Dari sebagain uang tersebut, Jafar mengaku dia belikan sebuah mobil mewah jenis Land Cruiser. Meski demikian, uang yang dia terima sudah dikembalikan kepada KPK pada saat proses penyidikan kepadanya pertama kali.

"Saat di penyidikan pertama saya baru tahu uang itu dari e-KTP. Saya merasa uang tersebut bukan uang saya. Makanya saya kembalikan ke KPK," kata Jafar.