Cara Efektif Penanggulangan Penurunan Muka Tanah di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Forum Tingkat Tinggi Penurunan Muka Tanah di Jakarta atau High Level Forum on Jakarta Land Subsidence 2017 yang digelar Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian PU-PR bersama JICA (Japan International Coorporation Agency) di Gedung Serba Guna SDA PU-PR, Kamis (6/4) kemarin menghasilkan beberapa kesimpulan.

Penurunan muka tanah 2015 dan 2016 di Jakarta, penyebab utamanya adalah pengambilan air tanah, konsolidasi mencakup beban kota, konsolidasi alami serta perubahan bentuk tektonik, dan disimpulkan bahwa "Pengaturan Pengambilan Air Tanah" merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk penanggulangan penurunan muka tanah.

Hal tersebut seperti fenomena yang terjadi di Tokyo dan Bangkok, dimana "Pengaturan (Regulasi) Pengambilan Air Tanah" menjadi cara efektif mencegah dari penurunan muka tanah.

Forum yang dihadiri pembicara dari Jepang dan Thailand ini juga menghasilkan usulan kebijakan dan pengukuran secara efektif untuk mengatur pengambilan air tanah di Jakarta dengan tujuan untuk mencegah penurunan tanah:

1. Mengklarifikasi area dimana penurunan tanah yang signifikan dan mengidentifikasi lapisan lempung dan akuifer terutama menyebabkan penurunan tanah.

2. Menfasilitasi pendaftaran sumur air tanah di Jakarta termasuk yang ilegal dan mengambil seluruh jumlah pengambilan air tanah di Jakarta.

3. Memperluas pelayanan air di kota (SPAM) untuk regulasi pengambilan air tanah dan melakukannya, dapat dihindari untuk mengembangkan memanfaatkan alternatif sumber air.

4. Melakukan pengukuran untuk mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air di kota (SPAM) untuk pengaturan pengambilan air tanah.

5. Menfasilitasi penyimpanan penggunaan air rumah tangga, kota, dan industri untuk pengaturan pengambilan air tanah.

6. Di area dimana penurunan tanah yang signifikan, menguatkan pengaturan pengambilan air tanah dari sumur yang memompa air dari akuifer terutama menyebabkan penurunan muka tanah, dan memprioritaskan pengukuran ekspansi pelayanan air di perkotaan, hal tersebut dapat mewujudkan pengurangan tingkat kebocoran dan penyimpanan air.

Sementara itu terkait banjir dan genangan yang semakin meningkat dengan tenggelamnya tanah di Jakarta dan penanggulangan terhadap hal tersebut direncanakan dan diterapkan melalui NCICD (National Capital Integrated Coastal Development). Berdasarkan perolehan informasi di Tokyo dan Bangkok bahwa harga yang besar akan dibutuhkan untuk penurunan tanah saat ini dan masa yang akan datang di Jakarta.

Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta harus mempromosikan langkah-langkah untuk mengatur abstraksi air tanah sebagai penaggulangan penurunan tanah serta merumuskan rencana aksi serta langkah-langkah efektif sesuai masing-masing tanggung jawab dan yurisdiksi.

Powered By:

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU-PR