Hayono Isman: Politik dan Agama Tak Boleh Dipertentangkan

Liputan6.com, Jakarta - Tanpa adanya kesatuan dan persatuan, Indonesia bisa menjadi negara yang gagal. Lantaran itulah, demokrasi dan keterbukaan yang dibangun sejak era Reformasi atau usai lengsernya Presiden ke-2 RI Soeharto pada 21 Mei 1998, harus dipelihara dengan kesepakatan bersama.

"Kesepakatan bersama, bagaimana demokrasi itu tidak menimbulkan kekerasan, (jadi) untuk mencari solusi," ucap Hayono Isman saat berbincang dengan Liputan 6 SCTV di Jakarta, beberapa hari lalu.

Politikus senior yang kini berusia 61 tahun menilai persatuan sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia di tengah maraknya isu agama dan politik yang berkembang. Nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan melalui rasa toleransi, saling percaya, namun tetap kritis pada saat yang bersamaan.

Terlebih, Pancasila sebagai ideologi bangsa dinilai sudah terbukti mampu mengelola perbedaan dan keberagaman. Dengan demikian, imbuh dia, perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tidak menjadi persoalan di masyarakat.

"Saya pikir sudah jadi pilihan bangsa Indonesia untuk mengelola kemajemukan ini dengan yang namanya Pancasila. Karena Pancasila-lah yang mampu sebagai ideologi negara yang mengelola kemajemukan, perbedaan suku, agama, ras dan etnis," ujar Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) era akhir pemerintahan Soeharto tersebut.

Hayono memaparkan, di era demokrasi seperti saat ini masyarakat diminta tetap memegang nilai-nilai Pancasila.

"Politik tanpa agama akan terasa hambar, agama tanpa politik juga tidak akan berperan maksimal membangun, utamanya etika dan moral masyarakat itu sendiri," tutur Hayono.

Ia pun memandang agama dan politik harus jalan secara berjajar. Agama dan politik harus saling memperkuat dan saling mengisi, tak boleh dipertentangkan.

Lalu, bagaimana pemaparan lengkap Hayono Isman tentang cara merawat persatuan dan kesatuan bangsa? Simak selengkapnya video wawancara Liputan 6 SCTV dengan Hayono Isman yang dipandu Nurul Cinta berikut ini.