Ikhtiar Menyulap Rumah Kumuh Jadi Layak Huni

Liputan6.com, Jakarta - Warga Ibu Kota yang tinggal di permukiman kumuh kini sudah tak perlu bersusah hati lagi. Sebab, mulai hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan program bedah rumah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan, program bedah rumah ditujukan bagi warga kurang mampu, yang belum memiliki rumah layak.

Sementara Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan, program bedah rumah merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya. Yang membedakan, sekarang dananya berasal dari banyak sumber.

"Ini merupakan bedah rumah paripurna. Kalau untuk izin mendirikan bangunan dan sertifikat itu akan diuruskan. Ini memang kewajiban pemerintah, sehingga lingkungan tertata rapi, sehat, dan kualitas hidup manusia di Jakarta semakin meningkat," ujar Djarot saat meluncurkan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, Senin (17/4/2017).

Khusus di Cilincing, hari ini Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berencana membedah puluhan rumah.

"Sekarang satu rumah sudah selesai, satu rumah dalam proses, dan 10 rumah lagi tahap pembongkaran. Tadi secara simbolis juga sudah dilakukan pemberian IMB (Izin Mendirikan Bangunan)," kata Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Utara, Lamhot Tambunan, saat mendampingi Djarot meluncurkan program bedah rumah.

Lamhot menyebut, terdapat 83 rumah yang akan direnovasi di Cilincing.

Untuk program bedah rumah, Ahok-Djarot membentuk pasukan khusus bernama Pasukan Merah. Ahok menegaskan, Pasukan Merah bukan kuli bangunan. Mereka adalah warga DKI yang direkrut dan dididik untuk mendapatkan sertifikat keterampilan.

"Jadi caranya misal mau pasang atap, akan kita kirimkan dia ke perusahaan atap baja untuk dilatih. Kalau dia enggak lolos saat dites ya tidak diterima. Jadi beda dengan PPSU," tegas Ahok.

Bagi warga yang ingin rumahnya direnovasi, bisa mengikuti program bedah rumah. Bagaimana caranya?

Ahok mengatakan, warga bisa ikut bedah rumah dengan melapor terlebih dulu ke pengurus PKK setempat.

"Kita punya data dasawisma PKK yang ngurusin rumah yang asri dan indah juga," ucap Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin.

Untuk menyukseskan program ini, Ahok dan Djarot tidak mau bergantung pada dana APBD. Mereka akan memakai dana coorporate social responsobility (CSR).

"DPRD enggak mau, kita taruh ke CSR manapun kita bisa taruh e-katalog. Penghematan juga. DPRD yang mana yang enggak mau? Paling yang fanatik enggak dukung saya," ujar Ahok.

Ahok akan mempersilakan perusahaan mana pun yang ingin terlibat dan membantu. "Bebas saja ikut saja. Kamu kalau mau ikut juga boleh," terang Ahok.