Maklumat Tamasya di Pilkada DKI 2017

Presiden Jokowi mengatakan, hak warga untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017 dijamin konstitusi. Sehingga warga tidak perlu ragu berpartisipasi pada pilkada nanti.

"Saya mengajak seluruh warga semua warga yang mempunyai hak untuk memilih gunakan hak pilih itu tanpa ragu," ujar Jokowi di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 April 2017.

Jokowi menjamin, pelaksanaan Pilkada DKI 2017 putaran kedua ini berjalan dengan lancar. Dia telah memerintahkan seluruh aparat keamanan negara untuk memastikan Pilkada DKI Jakarta berjalan dengan lancar.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mendukung maklumat yang dikeluarkan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan terkait larangan pengerahan massa di Pilkada DKI Jakarta.

"Saya kira bagus itu, tidak ada mobilisasi massa. Semua itu berjalan saja dengan benar dan dengan suasana yang tetap kondusif diawasi oleh yang memiliki kompetensi. Masyarakat ikut mengawasi itu tidak masalah, yang tidak boleh itu mobilisasi massa besar-besaran dari pihak mana pun," kata Ma'ruf di kediamannya di Koja, Jakarta Utara, Senin 17 April 2017.

Ma'ruf berharap tidak ada intimidasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Apa pun hasil dari pilkada nanti semua pihak diminta berlapang dada.

"Karena itu marilah kita jaga dan supaya masyarakat memilih dengan aman, tanpa ada intimidasi dari siapapun. Sehingga suasana fair, jujur, adil, dan kita jaga situasi Jakarta," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan, tidak perlu ada upaya pengerahan massa ke DKI Jakarta untuk mengawasi TPS pada saat pencoblosan pilkada 19 April 2017. Sebab, tindakan tersebut berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat.

"Tidak perlu dilakukan. Tidak perlu ramai-ramai. Dari dulu saya tidak senang dengan pengerahan massa," ujar Said Aqil di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

Dia menegaskan, masyarakat tidak perlu melakukan pengawasan di TPS saat pencoblosan Pilkada DKI 2017. Sebab, sudah ada pihak keamanan yang menjaga. Karenanya, Said meminta masyarakat mempercayakan pengamanan di TPS kepada pihak penyelenggara Pilkada.

"Mari kita percayakan pengamanan di TPS kepada penyelenggara. Di TPS kan ada dari Panwaslu dan Bawaslu, ada banyak pihak yang menyaksikan. Saya percaya dengan Bawaslu dan saksi-saksi dari perwakilan peserta Pilkada," pungkas Said.

PBNU juga mengeluarkan imbauan agar Pilkada DKI 2017 tidak memanas. PBNU kepada para warga NU khususnya, menjaga keamanan ketertiban DKI, baik sebelum dan sesudah pencoblosan Pilkada DKI 2017

Jelang pencoblosan Pilkada DKI 2017 putaran kedua, para tokoh agama merapatkan barisan. Tidak hanya itu, pertemuan tokoh lintas agama itu menyerukan beberapa poin terkait kelancaran pemungutan suara pada Rabu, 19 April mendatang.

"Tanggal 19 April 2017 yang akan datang akan dilaksanakan Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua. Sehubungan dengan Pilkada tersebut, kami para pemimpin Organisasi organisasi keagamaan, menyerukan kepada seluruh umat beragama di DKI Jakarta," ucap Ketua PBNU Said Aqil, di kantornya, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh lintas agama menelurkan lima pon, yang dibacakan satu persatu masing-masing perwakilan. Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) I Uskup Agung Jakarta MGR Ignatius Suharyo mengatakan, pihaknya menyerukan tetap bersikap tenang, tidak takut, dan berpikir jernih dalam menyikapi keadaan.

"Kita wajib mendukung segala upaya pemerintah untuk mensukseskan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua serta menjaga keamanan dan kedamaian demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Suharyo.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pdt Henriette T Hutabarat menilai, Pilkada DKI 2017 putaran kedua penting bagi masa depan bangsa. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh umat beragama yang mempunyai hak pilih, memberikan prioritas waktu untuk datang ke TPS-TPS dan menggunakan hak pilihnya.

"Setiap warga negara yang baik, wajib berpartisipasi dalam Pilkada ini sebagai suatu wujud pengorbanan yang nyata bagi nusa dan bangsa," tutur Henriette.

Ketua Umum Niciren Syosyu Indonesia (NSI) Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja menyebutkan, dalam menentukan pilihan sesuai dengan suara hati setiap umat beragama harus mengedepankan nilai-nilai Kebangsaan dan Kebhinnekaan.

"Yang diharapkan memberi makna positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945," jelas Suhadi.

Kemudian Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wisnu Bawa Tenaya, meminta semua pihak terus berdoa agar Tuhan selalu menjaga bangsa dan negara kita.

"Agar para pemimpinnya senantiasa diberi hidayah dan terang kebijaksanaan. Sehingga melalui proses ini kita bersama-sama dapat maju menuju Indonesia yang semakin adil, makmur, dan beradab," ungkap Wisnu.

Yang terakhir, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana mengharapkan semua pihak bisa menjaga dan menghindarkan intimidasi.

"Mari kita semua menjaga dan menjamin masa tenang (Pilkada DKI 2017 putaran kedua) yang sedang berlangsung seraya menghindari berbagai bentuk intimidasi serta politisasi agama," tutup Uung.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan, pihaknya sudah siap mengamankan Pilkada DKI 2017 putaran kedua yang akan berlangsung pada Rabu, 19 April 2017. Sebanyak 65 ribu personel dari Polri, TNI, Pemda, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) diturunkan mengamankan pesta demokrasi warga DKI ini.

"Polri dan TNI jumlahnya lebih dari 30 ribu. Itu sudah banyak dan lebih banyak dari 212. Baik di TPS maupun kekuatan standby," ujar Tito di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 17 April 2017.

Menurut Kapolri, tindakan pengamanan Pilkada DKI 2017 ini dilakukan untuk mencegah adanya pengelompokkan massa di TPS. Dia menilai, keberadaan massa yang terlalu besar di satu TPS memberikan kesan intimidatif, baik psikis, maupun psikologi sehingga berpotensi memengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan pemilih.

"Ada rencana gerakan massa dari luar dengan alasan macam-macam. Kampanye atau untuk mengawasi kecurangan, misal tamasya. Prinsip kita tidak ingin ada pengelompokan massa di TPS karena di TPS sudah memiliki sistem pengawasan sendiri. Ada Panwaslu, Bawaslu, saksi-saksi, pengawas independen, media, macam-macam," ujar Tito.

Kapolri menambahkan, Kepolisian akan total dalam menjaga Pilkada DKI 2017, sehingga tidak ada gangguan dalam pencoblosan dan penghitungan suara. Dengan demikian, Pilkada DKI putaran kedua dapat berjalan aman dan lancar.

Tito juga membeberkan formasi pengamanan di setiap TPS. "1 Polri, 1 TNI, dan linmas. Minimal satu polisi satu TPS. Jumlah TPS ada 13.034," ujar dia.

Tidak hanya itu, Tito menyebutkan, terdapat sejumlah personel yang bersiaga di Polda, Polres, dan Polsek, serta pasukan cadangan jika terjadi gangguan keamanan di Ibu Kota.

"Kemudian kita memperkuat kekuatan standby di Polda, Mabes, Polsek, Polres, dan juga koordinasi dengan panglima dan Polhukam untuk mengerahkan pasukan pengamanan cadangan jika diperlukan," ujar Tito.

Pengamanan ketat ini, diharapkan memberikan ketenangan bagi warga DKI yang akan memilih dalam Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

"Ini sudah cukup besar tapi saya kembalikan ke masyarakat tidak perlu takut," Tito menandaskan.