Menunggu Gebrakan Anies untuk Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan penghitungan suara atau real count Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan - Sandiaga Uno mengungguli pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok - Djarot Saiful Hidayat.

Berdasarkan data masuk dari 13.034 TPS atau 100 persen dari jumlah seluruh TPS, Ahok - Djarot meraih 42,05 persen atau 2.351.438 suara. Sedangkan pasangan Anies - Sandi meraup 57,95 persen atau 3.240.379 suara.

Hasil ini sekaligus memastikan Jakarta akan dipimpin gubernur baru. Anies Baswedan - Sandiaga Uno akan menggantikan Ahok - Djarot memimpin Jakarta lima tahun ke depan.

Lalu, apa yang akan dilakukan Anies untuk Jakarta?

Anies mengaku belum bisa bicara banyak terkait program yang akan dilakukan ke depannya. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu akan membahas mengenai program, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengeluarkan keputusan resmi terkait hasil Pilkada DKI 2017 putaran dua.

"Saya akan jelaskan sampai betul-betul sudah ada keputusan KPU," kata Anies di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 23 April 2017.

Anies mengatakan akan konsisten untuk tetap menjalankan program kampanye Pilkada DKI 2017.

"Janji kampanye apa kamarin? Kita jalankan sesuai janji kampanye," ucap dia.

Cabut Kebijakan Ahok

Meski enggan membeber detail program kerjanya, Anies memastikan sejumlah langkah yang akan dilakukan saat resmi jadi orang nomor satu di Jakarta. Di antaranya adalah  menutup Hotel Alexis.

Anies menegaskan, pemberantasan terhadap prostitusi merupakan bagian dari penegakan Perda.

"Ya komitmen kita melaksanakan Perda. Jadi semua pelanggaran (praktik prostitusi) akan kita tindak dan perda itulah yang akan menjadi pegangan," ujar Anies saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro No 29, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 20 April 2017.

Bahkan tak hanya itu. Anies Baswedan juga akan menutup semua tempat praktik prostitusi di Jakarta.

"Pokoknya semua pelanggaran. Jadi bukan hanya satu. Kesannya cuma satu (Alexis aja yang ditutup). Enggak lah. Semua yang melanggar. Jadi kesannya kita mau menarget satu tempat (Alexis). Enggak. Semua pelanggaran," ujar dia lagi.

Selain itu, Anies juga akan mengizinkan pemotongan hewan qurban di sekolah yang dilarang Ahok melalui instruksi gubernur (Insgub) Pemprov DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2014. Dalam Insgub itu disebutkan Pengendalian Penampungan dan Pemotongan Hewan dalam Rangka Menyambut Idul fitri dan Idul Adha Tahun 2014/1435 H.

Insgub itu mengatur Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengendalikan lokasi pemotongan hewan kurban di sekolah, baik untuk SD, SMP, dan SMA. Peraturan itu meliputi pelarangan kegiatan pemotongan hewan kurban di lokasi sekolah pendidikan dasar (SD).

"Nanti potong kurban di sekolah, kita izinkan lagi," ucap Anies saat menghadiri Milad Pondok Pesantren Al Itqon, Jalan Haji Selong, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin 24 April 2017.

Selanjutnya, Anies juga menegaskan akan menyokong masyarakat untuk merayakan kemenangan dengan bertakbir keliling Jakarta. Bahkan ia mengaku akan melepasnya secara bersama-sama.

"Masak orang Betawi enggak boleh takbiran?" ujar Anies.

Peraturan lainnya yang akan dicabut oleh Anies terkait larangan menggelar kegiatan keagamaan di Monas. Anies menegaskan, tak ada alasan bagi pemerintah untuk melarang kegiatan keagamaan di Monas dan tempat lainnya.

"Monas boleh dipakai untuk majelis ta'lim, iya. Rumah dinas dipakai untuk pengajian, iya. Kelurahan untuk majelis taklim, GOR untuk ta'lim, insyaallah kita kembalikan semuanya," kata Anies di Masjid Agung At Tiin, kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin 24 April 2017.

Pada masa kepemimpinan Ahok, kawasan Monas hanya digunakan untuk wisata dan kegiatan olahraga. Lokasi itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan tempat menggelar acara keagamaan.

Alasannya tak lain adalah masalah pedagang kaki lima (PKL). Ahok khawatir PKL akan kembali menjamur jika kawasan Monas dipergunakan untuk pagelaran acara apapun.

Namun begitu, Anies berbeda pendapat dengan Ahok. Menurut dia, negara hendaknya berperan dalam membantu warganya untuk melaksanakan keyakinannya.

"Negara kita kan negara Pancasila. Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kegiatan keagamaan harusnya boleh dibantu oleh pemerintah," terang Anies.