Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan pihaknya tengah mengambil langkah untuk menyelamatkan partai berlambang pohon beringin itu terkait dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus e-KTP. Mantan Ketua Umum Golkar yang juga kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, pun angkat bicara.
Dia menilai sebuah partai politik harus mempunyai pemimpin yang baik.
"Ini soal Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan-lah. Karena ketua umumnya sudah dicekal. Dan apabila ada perkembangan lain lagi, tentu suatu partai harus mempunyai pemimpin yang baik-lah," ucap Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Advertisement
Menurut dia, Golkar mempunyai prosedur atau mekanisme sendiri dalam menghadapi hal yang terburuk. Misalnya, kata dia, bisa menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketum, sebelum digelar munaslub atau munas.
"Memang Golkar sendiri punya prosedur. Yaitu kalau ada apa-apa pertama, Plt dulu. Baru munas atau munaslub. Dan menurut saya kalau munaslub dua tahun ngurusin ini. Kemudian dua tahun, munas lagi," ucap Kalla.
Namun, dia mengusulkan agar dilakukan munas saja daripada munaslub. Pasalnya, ini bisa menghemat.
"Tapi tergantung ke Golkar, DPP dan DPD itu yang memutuskan. Tunggu saja," ucap Kalla.
Namun, kata dia, harus ada segera perubahan jika memang Setya Novanto sudah ditetapkan jadi tersangka.
"Tapi bagaimana pun harus ada penyelesaian. Kalau ketuanya tersangkut. Tapi kita menunggu saja perkembangannya," pungkas Kalla.