Presiden Makan Siang Bareng Pimpinan Buruh

Liputan6.com, Jakarta Di sela-sela acara groundbreaking proyek pembangunan rusunami khusus untuk buruh di area Urban Town Loftvillass, Serpong, Tangerang (Kamis, 27/4), Presiden Jokowi menyempatkan diri makan siang bareng dan berbincang-bincang dengan pimpinan serikat pekerja/buruh.

Didampingi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyo, hadir 30 orang presiden konfederasi, ketua umum dan sekjen federasi buruh, diantaranya Andi Gani Nena Wea (KSPSI), Mudhofir (KSBSI), Yorrys Raweyai (KSPSI), Ramidi (KSPI), Ristadi (KSPN), Mirah Sumirat (Aspek Indonesia), Sudarto (RTMM), Bibit Gunawan (FSP-NIBA), Muhamad Kusnadi (SP Jasa Marta), Syafriadi (SP KAI) dan lain-lain.

Dalam suasana santai sambil makan siang, para pemimpin buruh mengapresiasi kebijakan sosial pemerintah yang diperuntukkan bagi pekerja/buruh seperti penyediaan rusunami yang layak dan terjangkau yang baru saja diresmikan Presiden. Mereka juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penguatan dialog sosial pemerintah, pengusaha dan buruh, masalah holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), otomatisasi jalan tol dan perayaan hari buruh internasional (may day) yang jatuh pada tanggal 1 Mei setiap tahun.

"Mohon perhatian Bapak Presiden terkait masalah holdingisasi BUMN. Prinsipnya kami mendukung, tetapi mohon agar ada kepastian status, kepastian karir, jangan sampai turun gaji dan jangan ada PHK. Sosialisasi soal itu mohon juga didorong agar lebih intensif, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pekerja", kata Ketua Umum Serikat Pekerja Jasa Marga Muhamad Kusnadi.

Kusnadi juga menyampaikan kekhawatiran pekerja terkait dengan otomatisasi jalan tol yang nantinya bisa berdampak pada PHK. "Kami juga dukung cashless transaction dan otomatisasi jalan tol pak, tapi jangan sampai ada PHK. Para pekerja perlu diberi peningkatan kompetensi karena tolnya nanti sudah otomatis yang tentunya juga menuntut kompetensi yang lain", imbuhnya.

Merespon aspirasi buruh, Presiden menyampaikan bahwa holdingisasi itu untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan global. Prosesnya tentu harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk kepentingan pekerja agar tetap bisa bekerja dan punya karir yang baik. "Itu masukan yang baik dan penting diperhatikan oleh BUMN-BUMN kita dalam rangka holdingisasi", kata Presiden.

Terkait masalah otomatisasi jalan tol, Presiden menjelaskan bahwa itu sudah menjadi keharusan di era modern yang berteknologi tinggi dan semakin kompetitif. "Di China, misalnya, kartu saja sudah mulai ndak dipakai karena transaksinya pakai handphone. Bayar pakai handphone dan langsung saldo di bank berkurang. Jadi semakin canggih ke depan. Kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain" jelas Presiden.

"Tapi betul bahwa otomatisasi jalan tol jangan sampai menimbulkan PHK, dan karena itu perlu ada solusi dari perusahaan untuk mengalihkan pekerja yang ada, termasuk membekali dengan kompetensi yang baru", imbuhnya.

Dalam bincang-bincang itu, sejumlah pemimpin buruh berkomitmen untuk terus memperkuat dialog sosial dengan pemerintah dan dunia usaha untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Mereka juga mengapresiasi Menaker Hanif Dhakiri yang sangat terbuka dan secara intensif rutin menggelar dialog dengan para pemimpin buruh di kediamannya.

Para pemimpin buruh juga mengusulkan agar Presiden dapat menyempatkan diri untuk hadir dan memberikan pidato di International Labour Conference (ILC), sebuah forum ketenagakerjaan internasional yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) yang dihadiri oleh para menteri tenaga kerja sedunia dan sejumlah kepala negara/kepala pemerintahan.

"Kalau soal May Day besok kita semua komit berjalan tertib dan aman pak. Kami sudah saling berkomunikasi dengan sesama pimpinan buruh, kami akan buat beda. Orang kan takut kalau Andi Gani sudah turun ke jalan, aksi May Day, tapi kali ini akan kami buat beda. Kami akan selenggarakan parade kebudayaan. Ada marching band di jalan-jalan, sampai ke Istana. Ada juga pencak silat dan lain-lain", ujar Andi Gani Nena Wea.




Powered by:

Kementerian Ketenagakerjaan