Alasan Demokrat Walk Out Tolak Hak Angket KPK

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menjelaskan alasan fraksinya menolak hak angket KPK dan walk out atau meninggalkan ruang sidang saat rapat paripurna membahas hal itu.

Dia mengatakan, fraksinya tak ingin hak anggota DPR dijadikan alat untuk kepentingan seseorang terkait kasus hukum, terutama yang sedang diproses oleh KPK.

"Karena kami tidak ingin hak angket KPK ini dipakai untuk menjadi semacam membungkam para pengusut korupsi. Yang kedua kami minta KPK tidak segan-segan tetap memproses hukum terhadap siapa saja yang terlibat kasus e-KTP. Jangan sampai KPK terpengaruh dengan angket," kata Benny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Wakil Ketua Komisi III itu menganggap hak angket yang diputuskan oleh pimpinan DPR Fahri Hamzah dalam rapat paripurna terlalu terburu-buru. Sebab, sebagian fraksi menolak hak angket KPK.

"Apakah mekanisme pengambilan keputusan untuk sebuah keputusan sudah ditempuh atau belum? Karena sahnya pengambilan keputusan itu apabila melihat forum ditentukan oleh UU. Sahnya keputusan UU dilakukan dengan cara aklamasi atau voting. Tentu jika aklamasi gagal, ada voting," ujar Benny.

Benny kembali menekankan fraksinya tak menyetujui hak angket KPK lantaran kasus e-KTP tengah diusut lembaga pimpinan Agus Rahardjo tersebut.

"Tidak tepat waktu untuk menggunakan hak angket karena kasus e-KTP," ujar Benny.