Karyawan Perusahaan Bus Transpakuan Bogor Tolak Likuidasi

Liputan6.com, Bogor - Unjuk rasa karyawan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang membawahi armada bus Transpakuan terus berlanjut. Ratusan karyawan BUMD ini mendatangi kantor Wali Kota Bogor, Jawa Barat untuk menolak rencana likuidasi perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi itu.

"Kami meminta Wali Kota mendengar aspirasi karyawan dengan tidak menyetujui likuidasi," ujar koordinator aksi Muhamad Reza, Jumat (28/4/2017).

Selain menolak likuidasi, karyawan perusahaan pelat merah ini juga mendesak pemerintah daerah segera membayar gaji yang belum mereka terima selama empat bulan.

Reza juga menyayangkan tidak dilibatkannya perwakilan karyawan dalam mengambil keputusan perusahaan yang kini diambang bangkrut itu.

"Waktu itu kami memang ikut mengusulkan likuidasi sebagai opsi terakhir. Tapi, tiba-tiba keputusan itu dikeluarkan Wali Kota untuk membubarkan PDJT yang diajukan oleh direksi, tanpa melibatkan karyawan," terang dia.

Belum Putuskan Likuidasi

Sebelumnya, dari hasil audiensi dengan Wali Kota Bogor, ada tiga alternatif sebagai solusi untuk penyelamatan perusahaan tersebut. Pertama, likuidasi atau pembubaran PDJT.

Kedua, mencarikan alternatif pinjaman untuk menutupi gaji sebanyak 148 karyawan serta perawatan bus hingga layak jalan.

Ketiga, menghentikan sementara operasi bus Transpakuan dan mengalihkan hak dan kewajiban PDJT pada Pembentukan Perseroan Daerah (Perseroda).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rachmawati menegaskan, Wali Kota Bogor hingga kini belum memutuskan untuk melikuidasi PDJT.

"Belum diputuskan. Hasil keputusan rapat tadi pagi akan mencopot Dirut PDJT," jelas Rachmawati.

Sedangkan alasan pencopotan Dirut PDJT Krisna Kuncahyo, karena dinilai tidak mampu menyelamatkan perusahaan yang sedang sakit itu. PDJT terus merugi. Bahkan sudah empat bulan gaji karyawan belum dibayar sehingga mengakibatkan bus Transpakuan tidak beroperasi.

"Banyak pertimbangan mencopot dirut," ujar Rachmawati.

Kebanggaan Warga Bogor

PDJT sudah sekarat sebelum Krisna Kuncahyo menjabat dirut di perusahaan tersebut. Tidak adanya subsidi dari pemerintah daerah menyebabkan operasionalisasi perusahaan terganggu.

Dampaknya, 20 dari 30 unit bus yang ada, dibiarkan rusak akibat tidak adanya dana perawatan. Begitu juga dengan shelter. Kondisinya memprihatinkan karena dibiarkan tak terurus, bahkan kini jadi tempat tinggal baik gelandangan maupun PKL.

Transpakuan sudah beroperasi sejak 2007. Keberadaan bus tersebut disambut antusias warga Kota Bogor. Selain tarifnya murah dan sejumlah fasilitas seperti AC, juga memiliki shelter khusus.

Bahkan, bus ini untuk memicu agar pengguna kendaraan pribadi bisa beralih ke moda transportasi massal sehingga menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di Kota Bogor.

Wilda Krisyanti, pengguna setia bus Transpakuan tujuan Cidangiang-Belanova, Sentul mengatakan, keberadaan transportasi massal ini sangat membantu, terutama bagi warga Kota Bogor yang bekerja di kawasan Sentul.

"Sekarang enggak beroperasi, jadi saya harus naik angkutan umum lain seperti taksi online dengan tarif lebih mahal," keluh Wilda.

Hal senada juga diutarakan warga lainnya, Oktaviani. Ia meminta pemerintah daerah segera mengoperasikan kembali bus Transpakuan yang sempat menjadi kebanggaan warga Kota Bogor itu.

"Kalau naik bus ini tidak perlu beberapa kali turun naik angkot. Cuma saja ke depan fasilitasnya diperbaiki menjadi lebih baik," kata perempuan berusia 39 ini.