Tuntutan Para Buruh di Berbagai Daerah

Ribuan buruh Cirebon mengepung kantor Balai Kota Cirebon dalam peringatan Hari Buruh. Pantauan di lokasi, ribuan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja tersebut juga melakukan orasi di sepanjang jalan menuju kantor Balai Kota Cirebon.

"Sebelum ke Balkot kami juga aksi di kantor balai pelayanan pengawasan ketenagakerjaan wilayah tiga Cirebon," sebut Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya, Moch Machbub.

Dalam aksinya, buruh meminta pemerintah daerah menghapus sistem kerja outsourcing dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, masih banyak buruh di Cirebon yang mendapat upah di bawah UMK.

Selain itu, kata dia, para buruh yang dirawat di rumah sakit juga tetap harus membeli obat yang menjadi resep dokter di luar BPJS. Dia mengatakan, peringatan May Day bukan hari untuk bersenang-senang dan berlibur.

"May Day itu sebagai hari perlawanan buruh untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata dia.

Tak hanya itu, dalam aksinya, buruh juga meminta pemerintah merevisi PP Nomor 4 tahun 2015 tentang jaminan pensiun. Dia menyebutkan, jaminan pensiun yang diberikan harus setara dengan PNS, TNI dan Polri sebesar 60 persen dari upah terakhir.

"Yang kami tekankan di sini juga meminta pemerintah menindak tegas perusahaan nakal yang ada di Cirebon. Terutama perusahaan yang melakukan PHK dan tidak memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan," pinta dia.

Maraknya kasus pengiriman buruh migran Indramayu secara ilegal menjadi pehatian serius Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu untuk terus berjuang dan mendesak pemerintah.

Ketua SBMI Indramayu Juwarih mengatakan, kebijakan moratorium yang dikeluarkan pemerintah bukan solusi efektif. Data SBMI Indramayu dari tahun 2016 - 2017, tercatat ada 58 Kasus buruh migran ilegal yang ditangani SBMI Indramayu.

Dari jumlah tersebut, tercatat 17 kasus yang terjadi di Asia Pacifik dan 41 kasus dari Timur Tengah.

"Ini artinya kebijakan moratorium yang dikeluarkan pemerintah tidak menjadi solusi efektif karena masih terus terjadi upaya-upaya penempatan buruh migran ke luar negeri dengan jalur yang penuh resiko, sehingga kerentanan buruh migran menjadi korban perdagangan orang semakin besar," kata Juwarih.

Menurut dia, kasus maraknya pengiriman TKI Ilegal di Indramayu bisa diminimalisir, jika pemerintah Kabupaten Indramayu punya kehendak politik yang baik dalam perlindungan buruh migran.

Pada peringatan May Day tahun 2017 ini, SBMI Indramayu mendesak pemerintah merealisasikan enam tuntutan mereka. Berikut enam tuntutan SBMI Indramayu pada May Day 2017:

1. Segera menerbitkan peraturan yang melindungi buruh migran, peraturan tersebut merupakan peraturan terpisah dari Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan. Peraturan tersebut harus dikuatkan pada pra penempatan dan paska penempatan. Peraturan ini harus secara komprehensif mengatur perlindungan secara menyeluruh bagi buruh migran dan keluarganya sejak di daerah dan tidak lagi menjadikan buruh migran sebagai komoditas daerah dari dampak minimnya lapangan pekerjaan. Yang disediakan. Dan menghadirkan perangkat daerah sebagai bagian dari layanan publik bagi BMI secara terintegrasi.

2. Membangun system informasi yang bisa di akses oleh buruh migran dan keluarganya yang kebanyakan berasal dari kampung-kampung, informasi tersebut meliputi tata cara bekerja keluar negeri yang benar, persyaratan, besaran biaya, dan lowongan kerja yang dilegalkan oleh BNP2TKI melalui Surat Ijin Pengerahan.

3. Merevitalisasi Balai Latihan Kerja agar calon buruh migran tidak jauh-jauh mengikuti pelatihan di penampungan PPTKIS yang biayanya sangat mahal, hingga menacpai 8 juta rupiah.

4. Mendorong penerbitan Peraturan Desa yang melindungi buruh migran dari resiko dan bahaya tindak pidana perdagangan orang.

5. Mendorong penegakkan hukum (law inforcement) agar memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dalam tindak pidana penempatan dan tindak pidana perdagangan orang.

6. Meningkatkan program reintegrasi dan rehabilitasi terhadap buruh migran yang mengalami permasalahan dan korban tindak pidana perdagangan orang. Hal itu agar warga Indramayu seperti Tarsono, yang terpaksa harus menjual rumah untuk biaya perawatan kakinya yang mengalami cacat, termasuk memastikan kelangsungan pendidikan anaknya.

Aksi menari yang dilakukan puluhan polwan cantik dari satuan Sabhara Polrestabes Makassar mampu meredam anarkisme ratusan massa pengunjuk rasa dalam memperingati Hari Buruh Internasional di Kota Makassar.

"Spontan saja tadi personel polwan kita melakukan aksi menari Maumere sekaligus mengajak para pengunjuk rasa berjoget bersama agar aksi dijalankan tanpa ada bentrok," kata Kasubag Humas Polrestabes Makassar Kompol Burhanuddin di sela-sela merekam momentum tersebut di bawah jembatan flyover Makassar.

Tak hanya bertujuan agar aksi unjuk rasa berjalan kondusif, menari Maumere oleh puluhan polwan cantik, kata Burhanuddin itu juga bertujuan memperkenalkan tarian Maumere ciptaan mantan Kapolda Sulsel Irjen Pol Pudji Hartanto yang saat ini bertugas di Dirjen Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan RI.

"Yah itu juga bagaimana tarian Maumere bisa dikenal akrab di tengah masyarakat Sulsel khususnya," ujar dia.

Usai memperkenalkan tarian Maumere, para pengunjuk rasa yang terdiri dari beberapa elemen buruh di Sulsel kembali melanjutkan orasi memperjuangkan hak-hak buruh yang sampai saat ini belum terealisasikan secara utuh. Salah satunya mengenai status tenaga kontrak yang diminta dihapus.

Puluhan wartawan yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bandung memeringati Hari Buruh di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Mei 2017.

Solidaritas yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, Pewarta Foto Indonesia (PFI), Wartawan Foto Bandung (WFB), Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung (FKPMB) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung ini menyuarakan lima sikap.

Pertama, mengajak seluruh jurnalis dan pekerja media untuk membentuk serikat pekerja di perusahaan tempatnya bekerja atau membentuk serikat pekerja lintas media.

Kedua, menuntut perusahaan media untuk memenuhi hak-hak normatif pekerja media seperti BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan, hak pensiun, Tunjangan Hari Raya dan hak libur.

Ketiga, menuntut diberlakukannya upah layak minimal sesuai UMK Bandung.

Keempat, menuntut Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan dan audit perusahaan media.

Kelima, menolak PHK Sepihak yang dilakukan Harian Umum Pikiran Rakyat terhadap jurnalisnya Zaky Yamani.

Ketua AJI Bandung Ari Syahril Ramadhan mengatakan, pada peringatan Hari Buruh ini tuntutan para buruh pembuat berita adalah perbaikan kesejahteraan.

"Salah satu upaya untuk mewujudkan tuntutan tersebut antara lain pekerja media harus membangun serikat pekerja. Jurnalis atau pekerja media harus bersatu di tengah pusaran industri media yang terus menghamba pada profit belaka," kata Ari.

Menurutnya, kesejahteraan jurnalis merupakan bagian penting mewujudkan independensi pers. Selama ini, ancaman kebebasan pers muncul dari luar pers. Namun seiring pesatnya industri media atau korporasi, ancaman terhadap kebebasan pers justru muncul dari dalam media itu sendiri.

"Di bawah cengkeraman industri media itu, jurnalis kian sulit menuntut kesejahteraan yang merupakan haknya. Padahal tanpa kesejahteraan, sulit bagi jurnalis untuk bekerja profesional dan independen," jelas dia.

Sebanyak 8.000 buruh se-Kabupaten Garut, Jawa Barat lebih memilih jalan sehat daripada berdemonstrasi saat Hari Buruh.

"Kami sudah capek melakukan demo sebab pada akhirnya tetap keputusan ada di pemerintah," ujar Undang Herman, salah satu panitia jalan sehat May Day, saat ditemui di lapangan Kerkof Garut, Jawa Barat.

Menurut Undang, beredarnya surat edaran dan surat imbauan pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar aksi May Day dilaksanakan dengan tertib, ditanggapi positif jajaran buruh kabupaten Garut.

"Biar yang demo di Jakarta saja, di Garut mah mendingan jalan sehat dan dapat hadiah tanpa rusuh," ujar dia.

Selain aksi jalan sehat, massa yang akan menyampaikan aspirasinya diberikan kesempatan khusus melalui kegiatan saresehan dengan semua pemangku kepentingan.

"Jadi aspirasi tetap tersampaikan, sehingga ancaman rusuh sepertinya boleh dikatakan tidak ada di Garut," ujar dia berharap.

Deva, salah seorang peserta jalan sehat mengapresiasi kegiatan yang digagas lembaga forum buruh tersebut. Menurut dia, kegiatan itu sangat positif dan bisa mengubah image May Day yang terkenal rusuh menjadi tertib.

"Ngapain lagi rusuh mendingan jalan sehat badan menjadi sehat," ujar pegawai Bank Intan Jabar itu.

Dalam perayaan jalan sehat May Day kali ini, rute yang digunakan ribuan buruh tersebut hanya berkisar di seputaran wilayah Garut Kota dan berakhir di Lapangan Kerkof, Garut, Jawa Barat.

Untuk menarik minat peserta, panitia jalan sehat menyiapkan puluhan hadiah menarik dengan hadiah utama sebuah sepeda motor matic.

"Hadiahnya merupakan sumbangan dari beberapa perusahaan di Garut yang sifatnya tidak mengikat," ungkap Undang.