Sandiaga Uno Sebut Program Pendidikan Pemerintah Belum Merata

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat Sandiaga Uno, menilai program-program pendidikan yang selama ini dibuat pemerintah masih belum menyasar seluruh kalangan masyarakat.

"Selama ini sudah berjalan program-program pendidikan tetapi belum terlalu merata sehingga ada kesenjangan, ada ketimpangan dari program-program yang belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Sandiaga saat ditemui di Jalan Otista Raya No.121, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (2/5/2017).

Sandiaga pun berharap seluruh warga Jakarta nantinya bisa mengakses pendidikan tanpa hambatan.

"Selama ini kita menargetkan program yang mungkin hanya bisa dirasakan segelintir warga. Dengan program-program ke depan kita harapkan seluruh warga Jakarta dapat mengakses pendidikan tanpa dibeda-bedakan," pungkas Sandiaga.

Sebagai informasi, salah satu fokus program kerja pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno adalah di bidang pendidikan.

Anies-Sandi berencana merevisi Kartu Jakarta Pintar (KJP) buatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mereka ingin memperluas jangkauan KJP yang akan berubah menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJPP. Jangkauannya untuk anak sekolah usia 6-12 tahun.

KJPP nantinya juga digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B, dan C, madrasah, pondok pesantren, dan kursus-kursus keterampilan, serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu.

KJPP diklaim mengintegrasikan KJP dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terkait pendataan dan distribusi manfaat baik tunai dan nontunai. Program KJPP ini juga meningkatkan besaran manfaat penerima KJP bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

KJP plus juga akan diberikan ke semua anak usia sekolah baik yang mampu ataupun tidak mampu. Sementara peserta didik difabel dan yatim akan mendapat manfaat yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

KJP Plus ini nantinya memungkinkan terjadinya pelaporan keuangan otomatis yang dipantau pemerintah dan orangtua. Teknis laporan ini ditujukan menyederhanakan proses pelaporan yang selama ini membebani anak, sekolah, dan pemerintah.

Anies-Sandi juga mengklaim keunggulan KJP plus juga menyasar anak-anak yang sudah bersekolah dan berhenti sekolah atau tidak bersekolah.