Wagub Djarot Pasrah Apapun Keputusan Hakim Pada Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak mempermasalahkan aksi 5 Mei 2017 yang dilakukan jelang vonis kasus dugaam penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mengenai hasil vonis nanti, Djarot akan menerima apapun keputusan hakim.

"Kita pasrahkan sepenuhnya kepada hakim. Kita sudah percaya bahwa negara kita ini negara hukum. Semuanya kita serahkan saja pada proses hukum, sehingga apapun yang menjadi keputusan kita terima dengan baik," ujar Djarot di Jakarta, Rabu 3 Mei 2017.

Mantan Wali Kota Blitar tersebut juga menegaskan agar hakim tetap independen meski ada demonstrasi pada 5 Mei.

"Jadi biarkan saja hakim betul mempunyai rasa keadilan untuk memutuskan apapun. Tidak boleh dipengaruhi, misalnya ada yang ngomong hakim enggak buka media sosial, baca ini itu, supaya betul fokus untuk menegakkan keadilan," papar Djarot.

Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-MUI terkait rencana Aksi Simpatik 5 Mei 2017. Aksi tersebut rencananya akan dimulai dengan salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

"Kelompok GNPF-MUI sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polda Metro. Jadi pelaksanaannya setelah salat Jumat, massa sekitar 5 ribuan sampai 10 ribuan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

Argo menuturkan, massa rencananya akan berjalan kaki menuju depan Gedung Mahkamah Agung (MA) di Jalan Medan Merdeka Utara. Polisi akan mengawal aksi tersebut agar tetap berjalan damai dan tertib.

"Tentunya ini dengan adanya surat pemberitahuan, akan dianalisa oleh intelijen. Kita harapkan massa ini akan tertib, tak melakukan kegiatan yang bertentangan norma hukum, dan tak akan mengganggu masyarakat yang melaksanakan kegiatan," kata dia.

Terkait kegiatan ini, Polda Metro Jaya telah menyiagakan belasan ribu aparat gabungan dari Polri-TNI unutk mengawal jalannya aksi 5 Mei. Jumlah tersebut bisa saja bertambah tergantung perkembangan laporan intelijen.

"Ada 15 ribu lebih (personel gabungan) kami libatkan. Dari TNI dan Pemprov juga ada," ucap Argo.