PBNU Dukung Langkah Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengapresiasi keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurut dia, hal tersebut adalah hal langkah yang tepat karena HTI terbukti merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan hendak mengganti Pancasila dengan Khilafah.

"Itu merupakan kebijakan yang sangat tepat. PBNU mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan pemerintah,” kata Said Aqil di Jakarta, seperti dikutip dari nu.or.id, Senin (8/5/2017).

Menurut dia, HTI merupakan organisasi yang jelas bertentangan dengan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila. Ia mengatakan, apa pun organisasi yang berusaha mengganti Pancasila hendaknya dibubarkan dan dilarang.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena sudah membubarkan organisasi transnasional tersebut.

"Pemerintah sudah membubarkan HTI, saya mengucapkan terima kasih, mendukung, respek,” urai dia.

Yang harus dilakukan, ucap Said, adalah bagaimana aktivis dan simpatisan HTI tersebut dikelola dan dibina agar tidak menjadi liar dan tidak melakukan tindakan-tindakan radikal.

"Bagaimana mengelola mantan-mantan aktivis HTI itu supaya tidak menjadi liar," terang dia.

Said Aqil menjelaskan, para aktivis HTI harus diberikan pencerahan dan pemahaman tentang sejarah Indonesia, kiprah ulama-ulama dalam merebut dan menjaga kemerdekaan.

"Harus melalui pendekatan dan diberikan pencerahan tentang apa itu NKRI, mengapa menjadi negara nation-state bukan negara Islam atau negara suku,” urai dia.

“Banyak sejarahnya,” lanjut Said Aqil.

Menurut dia, umat Islam Indonesia sudah tidak perlu lagi mengotak-atik dasar negara Pancasila. "Kita tinggal menerima dari leluhur kita, tinggal kita isi dengan semangat membangun," ucap dia.

Said Aqil berharap dan yakin Indonesia akan tetap utuh dan bersatu jika pemerintahnya bersikap tegas. Ia juga menyatakan, NU akan selalu berada di belakang pemerintah yang sah.

"Jangan sampai Indonesia terpecah seperti Soviet, Yugoslavia, Afghanistan, atau negara-negara Arab lain. Indonesia akan tetap utuh," Said Aqil Siraj menegaskan.