Sukses

Bagikan Sertifikat Tanah, Jokowi Curhat Kasus Petani Telukjambe

Jokowi menyempatkan diri membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di Ternate, Maluku Utara.

Liputan6.com, Ternate - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyempatkan diri membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di Ternate, Maluku Utara. Jokowi langsung teringat kasus sengketa tanah yang dialami petani Telukjambe, Karawang, Jawa Barat.

Beberapa waktu lalu, Jokowi memanggil para petani Telukjambe ke Istana. Mereka sampai melakukan aksi kubur diri di depan Istana untuk mendapatkan keadilan atas lahan yang mereka tempati.

"Saya tanya, kenapa? Mereka sudah tinggal di situ 50 tahun lebih tapi tidak pegang yang namanya sertifikat. Ini tidak ada hak hukum namanya, yang jadi penyebab sengketa," kata Jokowi, Senin 8 Mei 2017.

Karena itu, sertifikat tanah sangatlah penting. Itu merupakan bukti kepemilikan sah sehingga terhindar dari konflik.

Saat ini Jokowi membagikan 718 sertifikat tanah kepada warga. Khusus di Maluku Utara 487.000 sertifikat tanah. Sedangkan, yang baru dibagikan sekira 216.000 sertifikat.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri BPN bahwa di Maluku Utara harusnya masyarakat yang pegang sertifikat itu ada 487.000, tetapi baru ada yang diselesaikan 216.000, artinya masih separuhnya belum ada," imbuh Jokowi.

Oleh sebab itu, pemerintah melalui jajaran Menteri Kabinet Kerja akan terus berusaha meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki pengakuan atas tanah yang mereka punyai. Mengingat, sertifikat tersebut juga dapat dijadikan jaminan tambahan modal usaha di bank.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk mengkalkulasi dan menggunakan sertifikat tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Hati-hati kalau pinjam ke bank dengan sertifikat itu hati-hati. Harus dihitung, harus dikalkulasi. Bisa mengangsur tidak? Bisa mencicilnya tidak tiap bulan? Kalau kira-kira hitungannya tidak masuk, jangan. Nanti sertifikatnya hilang," ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.