Jokowi: Jangan Habiskan Energi dengan Berdemo Terus

Liputan6.com, Palu - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi, membuka secara resmi Kongres XIX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Auditorium Masjid Agung Darussalam, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/5/2017).

Pembukaan kongres itu ditandai dengan pemukulan bedug. Kongres XIX PMII mengusung tema Meneguhkan konsensus Bernegara untuk Indonesia Berkeadaban.

Kongres digelar pada 15-19 April dan diikuti 1.000 peserta dari 238 cabang dan 25 pengurus tingkat provinsi. Sedangkan 15 kader akan dipilih sebagai calon ketua umum PB PMII 2017-2019, menggantikan Ketua Umum Aminuddin Ma’ruf.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan bahwa dunia saat ini berubah sangat cepat dan dinamis. Perubahan ini yang harus diantisipasi.

"Jangan habiskan energi kita sia-sia dengan berdemo terus menerus, gunakanlah sebagian besar energi kita untuk gagasan yang lebih besar lagi," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta seluruh elemen bangsa untuk menghentikan perbuatan saling menghujat, saling menjelekkan, saling memfitnah, saling menolak, dan saling mendemo.

"Saya titip ini, jangan lupa jaga persatuan kita, karena kita ini semuanya bersaudara. Habis energi kita untuk mengurus dema-demo, dema-demo, dema-demo," ujar Jokowi.

PMII merupakan organisasi ekstra kampus yang berdiri sejak 17 April 1960 di Sekolah Mu'amalat NU Wonokromo, Surabaya. PMII berdiri saat itu karena carut marutnya situasi politik bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959. Serta tidak menentunya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada.

Selain Menteri Puan, turut hadir dalam acara pembukaan Kongres XIX PMII, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M. Natsir.

Selain itu, juga Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrawi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT) Eko Putro Sundjojo, Kapolri Tito Karnavian, dan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola.