Istana: TNI-Polri Dilibatkan Agar Investor Merasa Aman

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta TNI-Polri ikut menjaga stabilitas keamanan dan politik di Indonesia. Hal ini dilakukan agar iklim investasi yang sudah membaik tidak terganggu dengan berbagai isu yang dipolitisasi.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, Presiden mengingatkan investment grade (kemudahan investasi) Indonesia sudah meningkat. Dengan ini, kepercayaan internasional kepada Indonesia juga membaik dan mempengaruhi arus investasi yang akan masuk ke Indonesia.

"Jadi siap-siaplah kita, kira-kira begitu bahasa mudahnya untuk menerima investasi," kata Johan di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Investasi yang datang tidak hanya dari Tiongkok. Presiden menyebut ada investasi yang datang dari negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Termasuk Jepang dan beberapa negara Eropa.

Setiap negara yang datang, ada satu menteri yang bertanggung jawab. Sejauh ini, baru Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang ditugasi khusus oleh Jokowi untuk mengurus investasi yang datang dari Tiongkok. Sedangkan yang lainnya belum.

"Nah, untuk mengamankan investasi ini kan butuh stabilitas di dalam negeri. Karena itu diperintahkan Presiden kepada Polri, TNI, BIN, dan tiga kepala staf TNI, untuk ikut mengamankan, dalam konteks biar orang merasa aman berinvestasi di Indonesia. BIN tentu dengan data-data, misalnya investor ini siapa sih sebenarnya," jelas Johan.

Masyarakat juga perlu penjelasan lengkap untuk setiap investasi yang datang ke Indonesia. Jokowi bahkan ingin setiap proyek pembangunan, ada pihak dari pemerintah yang menjelaskan secara detail bagaimana proyek itu dibangun.

"Misalnya ada sebuah proyek Jakarta-Bandung (kereta cepat), nah Presiden itu maunya ada dari humas pemerintah itu yang ikut aktif menjelaskan, ini loh nilai tambahnya. Enggak sekadar bahwa proyek ini nilainya segini, enggak sekadar itu. Kalau perlu dibentuk humas khusus untuk masing-masing proyek," imbuh dia.

Penjelasan ini juga sangat penting untuk menghindari politisasi berbagai investasi yang datang ke Indonesia. Misalnya, soal isu pekerja asal Tiongkok yang menyerbu Indonesia.

"Misalnya Presiden ngomong, wisatawan China 10 juta kita punya target. Tapi kemudian dipelintir, dibuat hoax menjadi tenaga kerja China, ilegal pula, 10 juta. Mungkin itu yang dimaksud. Jadi isu-isu ekonomi yang dipelintir menjadi isu politik," pungkas Johan.