Wiranto: Usut Tuntas Dugaan Suap Pemberian Opini WTP

Pro dan Kontra Pembubaran HTI — Menkopolhukam Wiranto memberikan keterangan terkait isu pro dan kontra pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jakarta, Jumat (12/5). Pemerintah menyatakan tidak akan berkompromi dengan ormas yang mengancam NKRI. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto meminta KPK mengusut tuntas kasus dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang melibatkan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait.

"Kita sesalkan satu tugas yang sangat mulia diselewengkan. Kita serahkan pengusutan kasus ini secara tuntas," ucap Wiranto, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Dia berharap, kejadian ini membuat jera bagi oknum yang mencoba bermain-main di BPK. Karena itu, dia meminta agar diproses secara tegas.

"Kalau ada temuan seperti itu, ada oknum yang salah gunakan kewenangan itu, ya tindak tegas. Supaya tak menjalar ke petugas lain," ungkap Wiranto.

Wiranto menuturkan, jangan sampai pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dijadikan "mata pencaharian". Sebab, para auditor BPK punya tanggung jawab besar.

"Jangan sampai satu pemeriksaan disalahgunakan dengan cara seperti itu," kata Wiranto.