Menanti Status Buron Rizieq Shihab

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin FPI Rizieq Shihab. Perintah penangkapan ini dikeluarkan setelah Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, berbekal surat tersebut, penyidik akan mencari keberadaan Rizieq ke rumah-rumahnya.

"Penyidik akan datang ke rumah tersangka dan mencarinya. Setelah itu, dari rumah tersangka akan ke imigrasi," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Selasa 30 Mei 2017.

Menurut Argo, tujuan penyidik mendatangi Ditjen Imigrasi adalah untuk memastikan keberadaan Rizieq Shihab saat ini. 

Dia mengatakan, penyidik akan mencari keberadaan Rizieq dengan berbekal surat perintah penangkapan tersebut. Jika tak ditemukan, maka polisi bisa memasukkan Rizieq ke dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron.

"Jadi ini dasar untuk kita gunakan untuk mengeluarkan daftar pencarian orang. Tahapan-tahapan ini harus dilalui oleh penyidik," ujar Argo.

Dia mengatakan, iika surat perintah penangkapan tetap tak diindahkan, maka polisi bisa menerbitkan red notice melalui Interpol. Red notice ini bisa diterbitkan setelah diketahui bahwa tersangka berada di luar negeri.

Red notice merupakan permintaan penangkapan terhadap orang yang ditetapkan sebagai buron atas suatu tindak kejahatan. Kerja sama pengeluaran surat itu melibatkan Interpol.

Saat ini Polda Metro Jaya tengah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri terkait langkah menjemput Rizieq.

Kendati, DPO dan red notice bisa saja diabaikan seandainya Rizieq Shihab segera pulang ke Indonesia. Terlebih jika Rizieq bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian saat ini.

"Misalnya kita sudah melakukan surat penangkapan sebelum kita mengeluarkan DPO beliau itu hadir ke Indonesia, lebih baik lagi," tutur dia

Penerbitan red notice atas tersangka Rizieq akan dikoordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Itu merupakan langkah terakhir jika memang yang bersangkutan tidak taat terhadap hukum di Indonesia.

Sementara itu, Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara dugaan chat seks dengan tersangka Firza Husein pada Senin 29 Mei 2017. Berkas kasus Firza dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

"Berkas tersangka atas nama FH tadi sudah dilimpahkan ke Jaksa Tinggi DKI. Tahap pertama sudah kami lakukan yakni pengiriman berkas," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 29 Mei 2017.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan telah menerima pelimpahan tahap pertama berkas tersangka dugaan kasus percakapan dan foto pornografi Firza Husein.

"Ya sudah diterima pelimpahan tahap pertamanya," ujar Kepala Seksi (Kasie) Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi di Jakarta, Senin.

Nirwan menambahkan, saat ini pihaknya masih meneliti berkas perkara tersebut. Hal ini untuk mengetahui apakah perkara itu telah memenuhi unsur formal dan material.

"Sedang diteliti berkasnya, jadi secepatnya akan ditentukan sikap jaksa, jika belum memenuhi unsur formil dan materiil maka berkas akan dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi," ucap Nirwan.

Polisi telah menetapkan status tersangka terhadap Firza Husein terkait dugaan penyebaran percakapan dan foto vulgar yang melibatkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada Selasa 16 Mei 2017.

Polisi menjerat Firza menjerat dengan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ancaman penjara di atas lima tahun.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin meminta proses hukum kasus Rizieq Shihab harus transparan sehingga umat tidak salah paham menanggapi kasus tersebut.

"Umat itu kan imbauannya tentu supaya tidak menimbulkan masalah gitu loh. Memang ini soal proses yang penting transparan supaya tak disalahpahami umat," kata Ma'ruf di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 29 Mei 2017.

Ma'ruf menilai, kasus ini hanya perlu dibuktikan kebenarannya. Tentu yang tahu kebenaran kasus ini adalah Polri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

"Ya, karena ini kan (kasus Rizieq Shihab) masalahnya kan kebenaran dan ketidakbenaran karena itu yang tahu Polri. Kita kan tidak tahu benar dan tidaknya," ucap dia.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga meminta masyarakat menghormati keputusan polisi menetapkan status tersangka kepada Rizieq Shihab. Menurut Lukman, masyarakat seharusnya menyerahkan masalah tersebut pada putusan pengadilan.

"Kita ini kan negara hukum. Semua kita memang wajib tunduk taat kepada ketentuan hukum. Jadi kita ikuti saja proses hukum yang berlangsung, yang berjalan. Nanti di pengadilan akan dibuktikan, seseorang bersalah atau tidak bersalah. Itu di pengadilan," kata Lukman di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 29 Mei 2017.

Keputusan ini di sisi lain memang menimbulkan kekhawatiran adanya gejolak lanjutan. Namun, Lukman menilai sebagai masyarakat yang beradab hukum harus dikedepankan.

"Kita harus memahami betul bahwa dalam masyarakat modern, dalam negara hukum, dalam masyarakat yang beradab, maka semua silang sengketa itu diselesaikan lewat hukum. Hukumlah yang menyelesaikan perselisihan di antara kita," jelas dia.