Pancasila, di Antara Curhat Afi Nihaya dan Pembubaran HTI

Kesenjangan pemahaman terhadap Pancasila tampaknya menjadi masalah serius yang tak bisa diabaikan begitu saja. Celah pemahaman ini bukan tanpa alasan hadir di benak warga, khususnya generasi muda. Negara disebut berperan membikin Pancasila menjadi ideologi yang berjarak dari warganya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila, Yudi Latif, mengatakan, masalah ini tak bisa dilepaskan dari politisasi terhadap Pancasila yang dilakukan Orde Baru selama 32 tahun. Kala itu, Pancasila menjadi ideologi bangsa yang dijalankan dengan cara top down.

Seiring Orde Baru berganti, kata Yudi, Pancasila dianggap sebagai warisan rezim. Terlebih, kata Yudi, masyarakat Indonesia selalu beranggapan dan punya kecenderungan untuk menilai seluruh warisan rezim silam harus ditinggalkan. "Pancasila dianggap tidak menyimpan sisa-sisa kebaikan," ucap Yudi.

Di sinilah akar masalahnya. Menurut Yudi, Pancasila mengalami proses politisasi. Politisasi Pancasila tampak jelas saat negara terlalu mengambil inisiatif untuk menatar sampai menafsirkan ideologi tersebut. Ini menjadikan Pancasila sebagai alat politik negara. "Ketika reformasi, Pancasila ditinggalkan," ucap Yudi.

Akar masalah ini tanpa disadari berkelindan dengan polemik lain yang sudah lama membayangi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Robertus Robet mengatakan, polemik tersebut, yakni kehendak untuk mencari ideologi lain di luar Pancasila.

Ideologi yang dimaksud tak lain ideologi berbasis agama. Dalam perkembangan politik, kata Robet, ideologi tersebut tumbuh subur di belahan dunia. Pertumbuhan ideologi ini tak bisa dilepaskan dari perkembangan peta politik global, yang mendorong aspirasi negara agama muncul ke permukaan.

Menurut Robet, aspirasi ini tak lantas mati. Meski, Indonesia sudah menetapkan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan sekaligus kesepakatan umum yang berlaku nasional. "Karena ide itu tak mungkin untuk dimatikan," ucap Robet.

Situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan kelompok berpandangan ekstrem. Dengan mimpi membangun negara berbasis agama tak pernah mati dan adanya celah pemahaman, kelompok tersebut merangsek ke sejumlah aparatus institusi negara.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Anas Saidi, mengatakan paham tersebut biasanya disalurkan melalui doktrin agama dan cenderung menyasar ke sekolah atau kampus. Paham yang ditanamkan pun lebih bersifat skripturalis, hanya dengan memahami agama dari teks tertulis.

Lebih dari itu, Anas mengatakan, paham yang disodorkan lebih bersifat homogen (kesamaan jenis, sifat, dan bentuk). Sehingga membuat orang yang terpengaruh doktrin tersebut, tidak bisa menerima kondisi yang berbeda-beda atau heterogen. "Mereka menjadi sangat dogmatis," ungkap Anas Saidi.

Tiga analisis tersebut tergambar dalam hasil studi yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Singkawang dan Salatiga pada 2016. Di dua kota yang dianggap toleran itu, Balitbang Kemendikbud menemukan benih-benih anti-keberagaman sudah tumbuh.

Riset yang dilakukan terhadap 160 siswa dari dua SMA di Singkawang, dan dua SMA di Salatiga itu menunjukkan, 19,3% atau sekitar 31 siswa setuju dan 3,7% atau sekitar 6 siswa sangat setuju dipimpin pemimpin yang seagama.

Jumlah ini memang masih kalah jauh dibanding siswa yang tidak setuju sebanyak 34,8% atau sekitar 56 siswa dan 16,8% atau sekitar 27 siswa sangat tidak setuju. Namun, angka tersebut menunjukkan kecenderungan siswa tak bisa menerima perbedaan.

Bagi Anas, ini jelas sebuah masalah. Sikap yang cenderung menolak perbedaan akan menjadi preseden buat Indonesia yang heterogen. Dalam kondisi seperti ini, Anas mengatakan, butuh satu payung besar yang mampu menaungi kemajemukan di Indonesia. Ini hanya bisa dilaksanakan dengan menerapkan nilai Pancasila.

"(Selama ini) Pancasila tidak diterapkan. Hanya baru setahap mitos, belum menjadi realitas. Kalau kita mau menunjukkan bahwa Pancasila itu ideologi yang benar dan tepat, maka harus diterapkan dalam semua kebijakan,” kata Anas.

Masalah kebangsaan yang tergambarkan dalam sejumlah studi menjadi bagian perjalanan Pancasila. Falsafah kebangsaan yang disepakati Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 ini berulang kali mendapat batu sandungan.

Di zaman kiwari, sandungan tetap ada. Pancasila yang "lahir" 72 tahun lalu ini harus berhadapan dengan generasi baru yang terkadang menuntut kebaruan. Situasi ini perlu disikapi dengan waspada sekaligus bijaksana. Reformulasi konsep pemahaman tentang Pancasila pun harus dibuat.

Yudi Latif menyebutkan, reformulasi ini dimungkinkan untuk menjadikan Pancasila bukan sebagai mitos. "Dalam arti, keyakinan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai ideal bagi kehidupan bersama," ucap doktor sosiologi politik dari Australian National University ini.

Nilai Pancasila tidak cukup hanya dihafal. Namun juga harus dipublikasikan, dilembagakan, diterjemahkan dalam institusi budaya politik dan ekonomi. Untuk menuju ke arah tersebut, Yudi mengatakan perlu ada pendekatan soft power.

Pendekatan ini, kata dia, bisa dilakukan dengan kesenian, sastra, atau metode kreatif lain. Sehingga, nilai Pancasila diterima generasi muda tanpa paksaan. “Lebih sesuai dengan generasi milenial sekarang,” ucap Yudi.

Pendapat ini diamini Robertus Robet. Pegiat di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi ini menyebut, formulasi tersebut diperlukan untuk membuat Pancasila sejalan dengan generasi hari ini. Dalam hal ini, untuk menempatkan Pancasila sesuai semangat zaman.

Penempatan ini, kata Robet, tak lain untuk menjawab tantangan penyelarasan Pancasila dengan situasi anak muda. "Kita mengenalkan Pancasila dengan lebih hidup, berbasis pada pengalaman,” ucap Robet.

Ketika Pancasila dipraktikkan, mestinya Afi Nihaya tak perlu murung lagi dan menyuarakan keprihatinan di media sosial.