Liputan6.com, Jakarta: Calon Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dijadwalkan menjalani uji kepatutan dan kelayakan, Kamis (23/9) pukul 10.00 WIB di DPR. "Ya benar, Komisi I DPR RI akan menguji calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Tubagus mengatakan, dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut Fraksi PDI Perjuangan akan memberikan lima penekanan kepada calon Panglima TNI tersebut. Bila terpilih, Agus harus menwujudkan reformasi TNI sebagaimana yang diamanatkan dalam UU TNI 34/2004. "Panglima TNI harus bisa melecut dan bisa mengakselerasi (mempercepat) reformasi TNI yang selama ini belum maksimal dilaksanakan," ujar Tubagus.
Mantan Sekretaris Militer Presiden ini menambahkan, Panglima TNI baru mampu menambah serta mengembangkan sistem persenjataan TNI yang dinilai tidak memenuhi standar. "Persenjataan kita (alutsista) perlu dikembangkan, sehingga memenuhi standar," ucap Tubagus.
Panglima TNI baru juga harus bisa menjadikan TNI sebagai institusi yang benar-benar netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. "Masalah disiplin dan kesejahteraan tentunya menjadi poin yang tidak terpisahkan, dan itu sangat penting dilakukan oleh Agus Suhartono bila terpilih," ujar purnawirawan jenderal berbintang dua itu.
Sebelum dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, Komisi I DPR telah menelusuri rekam jejak Agus Suhartono ke Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Komisi I mengunjungi Komnas HAM untuk melakukan klarifikasi rekam jejak Pak Agus Suhartono selama kariernya di militer, apakah pernah melakukan pelanggaran HAM?" papar Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang.
Menurut Agus, Komisi I DPR menerapkan persyaratan calon Panglima TNI idealnya harus bersih dari pelanggaran HAM dan indikasi korupsi. Persyaratan tersebut, kata Agus, merupakan terobosan baru dari Komisi.
Berdasarkan penjelasan dari pimpinan Komnas HAM, Agus Suhartono tak pernah tersangkut persoalan pelanggaran HAM. "Pak Agus Suhartono bersih dari kasus-kasus pelanggaran HAM," tutur politisi Partai Golkar ini. Demikian juga hasil klarifikasi dari KPK. "Dari kunjungan ke kedua lembaga tersebut, diperoleh informasi Agus Suhartono memiliki rekam jejak yang baik dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Panglima TNI," kata Agus Gumiwang.(ANT)
Tubagus mengatakan, dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut Fraksi PDI Perjuangan akan memberikan lima penekanan kepada calon Panglima TNI tersebut. Bila terpilih, Agus harus menwujudkan reformasi TNI sebagaimana yang diamanatkan dalam UU TNI 34/2004. "Panglima TNI harus bisa melecut dan bisa mengakselerasi (mempercepat) reformasi TNI yang selama ini belum maksimal dilaksanakan," ujar Tubagus.
Mantan Sekretaris Militer Presiden ini menambahkan, Panglima TNI baru mampu menambah serta mengembangkan sistem persenjataan TNI yang dinilai tidak memenuhi standar. "Persenjataan kita (alutsista) perlu dikembangkan, sehingga memenuhi standar," ucap Tubagus.
Panglima TNI baru juga harus bisa menjadikan TNI sebagai institusi yang benar-benar netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. "Masalah disiplin dan kesejahteraan tentunya menjadi poin yang tidak terpisahkan, dan itu sangat penting dilakukan oleh Agus Suhartono bila terpilih," ujar purnawirawan jenderal berbintang dua itu.
Sebelum dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, Komisi I DPR telah menelusuri rekam jejak Agus Suhartono ke Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Komisi I mengunjungi Komnas HAM untuk melakukan klarifikasi rekam jejak Pak Agus Suhartono selama kariernya di militer, apakah pernah melakukan pelanggaran HAM?" papar Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang.
Menurut Agus, Komisi I DPR menerapkan persyaratan calon Panglima TNI idealnya harus bersih dari pelanggaran HAM dan indikasi korupsi. Persyaratan tersebut, kata Agus, merupakan terobosan baru dari Komisi.
Berdasarkan penjelasan dari pimpinan Komnas HAM, Agus Suhartono tak pernah tersangkut persoalan pelanggaran HAM. "Pak Agus Suhartono bersih dari kasus-kasus pelanggaran HAM," tutur politisi Partai Golkar ini. Demikian juga hasil klarifikasi dari KPK. "Dari kunjungan ke kedua lembaga tersebut, diperoleh informasi Agus Suhartono memiliki rekam jejak yang baik dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Panglima TNI," kata Agus Gumiwang.(ANT)