Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunjuk Yudi Latif sebagai Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Yudi dikenal sebagai aktivis dan cendekiawan dengan pemikirannya tentang keagamaan dan kenegaraan.
Salah satu pemikirannya tentang Pancasila ia tuangkan dalam buku berjudul Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Sejak saat itu, Yudi Latif dikenal sebagai pemikir Pancasila.
Bahkan, menurut cendekiawan Komaruddin Hidayat, agenda sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara yang dimotori MPR menjadi punya rujukan literatur bermutu atas terbitnya buku itu.
Advertisement
Dalam pemikirannya yang tertuang dalam buku itu, Yudi ingin ke depan Pancasila dikembangkan secara horizontal dengan melibatkan segenap komponen kebangsaan. Selain pemerintah, kaum intelektual, pemuka agama, seniman, masyarakat media, masyarakat sipil, pemangku adat, dan sebagainya bisa terlibat.
Selain itu, Yudi ingin Pancasila ditempatkan sebagai alat ukur untuk menakar kebijakan negara, menjadi alat kritik kebijakan publik.
Yudi lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 26 Agustus 1964. Dia, menamatkan studi S1 pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran pada 1990, S2 dalam sosiologi politik dari Australian National University pada 1999, dan S3 dalam sosiologi politik dan komunikasi dari Australian National University pada 2004.
Sejak sekolah dasar hingga menamatkan studi doktoralnya, dia selalu mendapat predikat outstanding student.
Karier penelitiannya dimulai ketika bergabung dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 1993. Pada saat bersamaan, ia terlibat sebagai editor tamu pada Center for Information and Development Studies (CIDES), Peneliti senior pada Center for Presidential and Parliamentary Studies (CPPS), dan Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID) Universitas Paramadina.
Di luar bidang akademik, Yudi juga seorang penulis yang produktif. Dia menulis dan punya rubrik tetap di sejumlah media massa.
Selain itu, ayah empat anak ini juga aktif sebagai Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) dan sebagai anggota ahli Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID).