Yudi Latif: Kewenangan UKP Pancasila Tidak Terlalu Luas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Yudi Latif sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Banyak pihak yang menaruh harapan besar pada badan ini, tapi kewenangan UKP ini tidak sebesar yang dibayangkan.

"Jangan over ekspektasi, karena unit ini tidak terlalu luas kewenangannya, lebih pada fungsi koordinasi dan pengendalian dan pembenahan pengajaran pancasila di sekolah-sekolah. Sebenarnya kewenangan terbatas, tapi ekspektasi publik sangat besar," jelas Yudi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Dengan kewenangan yang terbatas itu, dia mengatakan pemberdayaan komunitas sangat dibutuhkan. Peran rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, tetua adat, dan berbagai komunitas lainnya akan sangat memberikan dampak bagi pembinaan ideologi Pancasila di tengah masyarakat.

"Seperti yang Bung Karno bilang, Pancasila itu semula dari komunitas, kalau kita ada masalah maka negara minta tolong kepada komunitas untuk bisa ikut serta merawat nilai-nilai ini," kata Yudi.

Saat ini, banyak kalangan yang ingin pelajaran Pancasila kembali dihidupkan tak hanya secara implisit, tapi eksplisit. Hal ini merupakan kewenangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Kedua kementerian inilah yang akan mewajibkan kembali pelajaran Pancasila di lembaga pendidikan. UKP-PIP akan membantu menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali pelajaran Pancasila.

"Kita hanya bisa membantu supaya pelajaran pancasila menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat ini," tegas Yudi.

Berbagai kementerian dan lembaga hingga kini masih terus melaksanakan kegiatan bertema Pancasila. Namun, dia menilai tidak cukup hanya dengan pekan Pancasila, tapi butuh Bulan Pancasila untuk terus mengingatkan Pancasila kepada masyarakat.

"Ini harus menjadi momen kebajikan Pancasila, artinya bukan hanya seremoni tapi momen setiap orang, setiap pihak mengamalkan laku Pancasila itu dalam laku hidup," ucap dia.