Seskab: Soal Pansus Angket KPK, Pemerintah Tak Bisa Campuri DPR

Liputan6.com, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mematangkan tugas-tugas yang akan dijalankannya. Meski tidak semua fraksi yang ada mengirimkan wakilnya, Pansus Angket KPK tetap jalan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah menyerahkan proses politik itu ke DPR, karena pemerintah tidak bisa mengintervensi dinamika yang terjadi di DPR.

"Itu kan hak DPR. Pemerintah sama sekali tidak bisa ikut campur kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPR. Maka silakan DPR menggunakan haknya," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Sikap itu memang sudah seharusnya dilakukan. Setiap lembaga berhak bersikap sesuai dengan kewenangannya. Begitu juga dengan pemerintah dan DPR.

Politisi PDIP itu menilai, DPR juga tidak bisa turut campur terlalu dalam dengan segala dinamika di pemerintah. Selain fungsi pengawasan yang memang melekat pada anggota DPR.

"Jadi ini (Pansus KPK) kewenangan DPR sepenuhnya," ucap Pramono.

Hasil Survei SMRC

Sementara itu, terkait hasil survei SMRC yang menyatakan 67 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla, Pramono Anung menilai hal itu tidak lepas dari kerja keras Jokowi dalam membangun Indonesia.

"Masyarakat kan sudah tahu waktunya (Jokowi) digunakan sepenuhnya untuk bekerja dan Beliau sekarang ini betul-betul ingin pemerataan hasil pembangunan itu tidak hanya dirasakan hanya di Jawa," kata Pramono.

Menurutnya, masyarakat bisa menilai sendiri upaya Jokowi membangun dari pinggiran dan wilayah terdepan Indonesia. Hal ini tidak hanya dicanangkan saja, tapi dilaksanakan dan dipantau langsung oleh Presiden.

"Kalau kita lihat bagaimana di luar Jawa, infrastruktur dan sebagainya betul-betul ditangani secara serius oleh pemerintah, yang dipimpin secara langsung oleh Presiden," imbuh dia.

Dengan segala upaya dan kerja keras yang dilakukan Presiden, tentu nilai positif akan datang dengan sendirinya dari masyarakat.

"Kalau kemudian tingkat kepuasannya sampai dengan 67 persen, hal ini tunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi terhadap kinerja yang ditunjukkan Presiden Jokowi dan para pembantunya," ucap dia.