Liputan6.com, Jakarta - Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, memastikan program pembelian rumah dengan uang muka (DP) nol rupiah bagi warga Jakarta bisa dimulai tahun depan.
"Insyaallah 2018. Nanti diumumkan detailnya, tapi untuk tahunnya Insyaallah tahun 2018. Tahun 2017 jelas enggak mungkin," ujar Anies saat ditemui di Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 12 Juni 2017.
Anies mengatakan, realisasi program tersebut rencananya akan dilakukan di awal 2018 atau paling lambat di pertengahan tahun.
Advertisement
"Karena ini pendanaan. Ini kan satu mekanisme pembiayaan. Jadi supply rumahnya sudah banyak. Sudah banyak rumah yang dibangun. Yang belum adalah mekanisme pembiayaannya. Ini yang akan ditelaah," kata Anies.
Anies janji akan segera merampungkan peraturan daerahnya begitu ia resmi nanti menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Sesegera mungkin (perdanya). Bertahaplah satu-satu. Jangan sampai kita merasa bahwa semua urusan dikerjakan dalam satu waktu. Ada tenggang waktunya. Jadi kita lihat satu-satu," ucap Anies.
Ia mengaku sudah banyak pengembang atau investor yang tertarik ikut serta dalam pendanaan program tersebut. Namun, ia masih enggan menyebutkan siapa saja pihak investor tersebut.
"Sudah banyak (investor). Jangan dong (disebutkan nama-namanya). Masa kita yang promosiin?" ucap Anies Baswedan.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sudah ada pihak swasta yang telah mempromosikan DP 0 rupiah.
"Kalau lewat di Kuningan, jembatan Kuningan, sudah ada iklan rumah dengan DP 0 rupiah. Jadi kita yakin bisa dikerjakan," kata Sandiaga.
Anies menambahkan, salah satu masalah terbesar di Jakarta adalah permukiman. Oleh karena itu, dia dan Sandiaga menyediakan solusinya dengan program DP rumah 0 rupiah.
"Itulah sebabnya dari dulu kita bilang, salah satu masalah terbesar Jakarta itu permukiman. Kenapa kita tidak menyiapkan permukiman? Swasta saja bisa bikin kok," kata Anies.
"Hari ini iklannya sudah ada. Jadi kita yakin bahwa mereka akan menjalankan DP 0 rupiah. Bayangkan privat (sektor swasta) saja bisa apalagi pemerintah. Privat aja bisa ada yang bilang 'I will do it', apalagi pemerintah," pungkas Anies Baswedan.