Liputan6.com, Jakarta: Pertentangan sesama politisi sipil hanya mendatangkan konflik berkepanjangan. Padahal, seiring dengan meruncingnya pertentangan elite politik, militer semakin mendapatkan peluang untuk kembali ke kancah politik Indonesia. Hal itu diutarakan oleh pengamat politik Mochtar Mas'ud dalam sebuah seminar mengenai militer di Jakarta, Senin (30/10).
Menurut Mochtar, kendati TNI telah kehilangan legitimasi sebagai pemain politik dan konsep dwifungsi telah dibatalkan, namun tentara masih menguasai berbagai sarana dan mekanisme politik. Selain itu, ia menekankan, bahwa tentara juga tetap punya daya paksa yang efektif. Karena itu, Mochtar berpendapat, perlu ketegasan dan kehati-hatian dalam merumuskan ulang hubungan sipil-militer.
Di sisi lain, selain konflik elite, kegagalan politisi sipil menangani korupsi juga membuat masyarakat bertambah kecewa. Keadaan seperti itu bisa membalikkan proses demokratisasi yang baru berlangsung. Karena itu, Mochtar mengingatkan, reformasi yang menyaratkan supremasi sipil masih menghadapi tantangan. Selain itu, prestise demokrasi politik juga masih harus dibuktikan.(HFS/Fahmi Ihsan dan Johny Akbar)
Menurut Mochtar, kendati TNI telah kehilangan legitimasi sebagai pemain politik dan konsep dwifungsi telah dibatalkan, namun tentara masih menguasai berbagai sarana dan mekanisme politik. Selain itu, ia menekankan, bahwa tentara juga tetap punya daya paksa yang efektif. Karena itu, Mochtar berpendapat, perlu ketegasan dan kehati-hatian dalam merumuskan ulang hubungan sipil-militer.
Di sisi lain, selain konflik elite, kegagalan politisi sipil menangani korupsi juga membuat masyarakat bertambah kecewa. Keadaan seperti itu bisa membalikkan proses demokratisasi yang baru berlangsung. Karena itu, Mochtar mengingatkan, reformasi yang menyaratkan supremasi sipil masih menghadapi tantangan. Selain itu, prestise demokrasi politik juga masih harus dibuktikan.(HFS/Fahmi Ihsan dan Johny Akbar)
Error loading player:
No playable sources found