Menanti ISIS di Tapal Batas

Yang jelas, WNI yang bergabung dengan ISIS bukan rahasia lagi. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut ada sekitar 1.200 militan ISIS di Filipina, 40 di antaranya berasal dari Indonesia. Hal itu diungkapkan dalam forum keamanan internasional di Singapura, 4 Juni 2017.

Bahkan, Ryamizard mengaku telah mengantongi data-data ISIS di Filipina. Namun, data itu tidak akan diungkapkan ke publik.

"Iya (ada 1.200 militan). Ada datanya semua dengan saya. Tapi enggak boleh disebutkan," ucap Ryamizard di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12 Juni 2017.

Karena jumlahnya begitu besar, dia mengindikasikan potensi ISIS dari Filipina masuk ke Indonesia sangat besar. Menurut dia, ini sudah diprediksi jauh-jauh hari.

"Kan satu setengah tahun lalu saya ngomong. Omongan saya itu pasti dan bukan sembarangan. Kejadian, kan? Kejadian," tegas Ryamizard.

Karena itu, Ryamizard akan mengadakan pertemuan dengan para menteri pertahanan negara tetangga di Tarakan, Kalimantan Utara. Pertemuan membahas perkembangan ISIS di Asia Tenggara.

"Perkembangannya akan kita bahas 19 Juni kumpul Menhan Malaysia, Filipina, Indonesia, Singapura, dan dengan Brunei di Tarakan," kata Ryamizard di kantornya, Jakarta, Kamis 15 Juni 2017.

Menurut dia, selain membicarakan soal perkembangan, juga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia telah siap menghadapi kelompok tersebut.

"Biar tahu, kalau ada apa-apa kita sudah siap," tegas Ryamizard.

Sementara itu, untuk memperlihatkan kalau Indonesia serius menanggapi ancaman ISIS serta memanasnya situasi politik dan keamanan terkait di Marawi, Filipina Selatan, rapat koordinasi terkait terorisme di Indonesia dan konflik Marawi Filipina digelar dan dipimpin langsung Menko Polhukam Wiranto.

"Kelompok Maute di Filipina merupakan kelompok jaringan ISIS. Sulawesi Utara berbatasan dengan Filipina, maka secara bersama-sama harus melakukan langkah koordinasi dalam membendung kemungkinan terobosan dari ISIS masuk Sulut," ujar Wiranto di Manado, Sulawesi Utara, Rabu 14 Juni 2017.

Rakor itu dihadiri Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito, Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito, jajaran Forkompinda, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sulut. Bahkan, Gubernur Gorontalo ikut hadir dalam rakor itu.

Wiranto menjelaskan, ancaman terorisme terhadap keamanan Indonesia mengalami perubahan. "Dulu ancamannya invasi dari negara lain. Namun, sekarang ancamannya terorisme dan radikalisme. Ini harus dihadapi bersama oleh semua negara," ujar dia.

Tak hanya menggelar rakor, Wiranto mengaku akan mengajak enam negara di sekitar Indonesia untuk duduk bersama dan membahas bahaya terkini gerakan ISIS.

"Nanti kita akan laksanakan koordinasi dengan lima negara lain, yaitu New Zealand, Australia, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Bulan Juli akhir, Indonesia sebagai host, Australia sebagai co-host," kata Wiranto.

Dalam pertemuan itu, akan dilakukan koordinasi multilateral. Tujuan utamanya untuk mendukung dan membantu Filipina dalam menghancurkan basis ISIS di Marawi.

Selain itu, masing-masing negara saling memberi proteksi dan dukungan terhadap perlawanan gerakan ISIS, sehingga tidak ada satu pun basis ISIS di Asia Tenggara.

Dengan semua langkah antisipasi yang sudah diambil pemerintah serta jalinan kerja sama di antara negara bertetangga, Wiranto mengimbau masyarakat tak perlu khawatir.

"Enggak ada (masyarakat khawatir). Yang khawatir itu kita. Mereka biasa saja kehidupannya," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Mantan Panglima ABRI tersebut mengatakan, pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI sudah mengantisipasi.

"Rupa-rupanya memang para pemerintah daerah, Kapolda, Pangdam, dan tokoh-tokoh masyarakat sudah alert masalah itu. Sudah mewaspadai," kata dia.

Menurut Wiranto, ada yang membuat posko bersama. Selain itu, dari bentuk peningkatan kewaspadaan TNI juga dilakukan.

"Mereka sudah membuat langkah-langkah posko bersama, kemudian TNI ada penambahan pasukan di pulau-pulau terluar. Kemudian TNI AL melaksanakan patroli maritim yang lebih tepat, dengan menempatkan kapal perang kita di daerah-daerah itu," dia memaparkan.

"Dengan pos-pos, masyarakat bisa melakukan early warning system, melaporkan secepatnya kepada aparat keamanan," Wiranto menegaskan.

Karena hal itu, kata Wiranto, sekarang tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Semua pihak sudah mengantisipasi dengan baik.

"Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir soal itu. Kita sudah melakukan langkah-langkah yang cukup luar biasa," tegas Wiranto.

Tak hanya dengan aparat keamanan serta militer, Wiranto mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah.

Terkait pernyataan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan, dalam keadaan darurat para pemangku jabatan di daerah bisa langsung bergerak.

"Kalau daerah darurat, yang pegang kendali adalah kepala daerah. Itu ada TNI dengan ketiga matranya, polisi, BIN, semua terpadu," ucap Tjahjo di Jakarta, Rabu 7 Juni 2017.

Dia menegaskan, dalam menjaga keamanan di perbatasan, kepala daerah tidak perlu lagi melapor ke pusat.

"Enggak perlu (melapor ke pusat), sudah langsung (mengambil tindakan)," jelas Tjahjo.

Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan wilayahnya hingga saat ini masih aman dari penyusupan anggota ISIS.

"Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi aman. Namun, perlu adanya masukan dari berbagai instansi guna penanggulangan dan langkah-langkah apa yang diambil dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme," ujar Said.

Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Deden Juhara menegaskan telah menyelidiki adanya indikasi oknum warga di Kabupaten Bursel yang diduga terlibat organisasi ISIS.

"Itu sedang dalam proses penyelidikan oleh Polres Buru, makanya kita akan memantau perkembangannya," kata dia.

Namun, dia mengakui sejauh ini belum ada laporan resmi terkait dugaan yang dimaksud. "Tetapi sudah ada langkah antisipasi, termasuk langkah penyelidikan yang sementara dilaksanakan Polres Buru," tandas Deden.

Dengan semua kesiapsiagaan itu, bolehkah kita menepis kekhawatiran yang ada, bahwa ISIS akan menjadikan RI sebagai wilayah perang terbaru mereka. Mereka yang berlabel ISIS itu harus paham, tak mudah untuk mengubrak-abrik bangsa ini. Apalagi dengan jualan berupa kekejaman serta paham yang jauh dari akar budaya bangsa ini.