Jokowi, Pilkada DKI, dan Komitmen Tak Politisasi Pancasila

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Lembaga ini dibentuk karena keprihatinan terhadap nilai-nilai Pancasila yang mulai ditinggalkan masyarakat.

Di sisi lain, sebagian kalangan khawatir UKP-PIP ini hanya akan menjadi alat politik kekuasaan. Terlebih lagi menutup ruang diskusi bagi mereka yang dinilai anti-Pancasila.

Kepala UKP-PIP Yudi Latief mengatakan, kekhawatiran itu wajar muncul di tengah masyarakat. Indonesia memang memiliki pengalaman bahkan trauma pada politisasi Pancasila yang terjadi pada rezim terdahulu.

"Karena itu sejak awal kita perlu kesadaran betul risikonya besar sekali kalau Pancasila jadi alat politik," kata Yudi di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Yudi meyakinkan, UKP-PIP tidak akan menjadi alat politik kekuasaan. Presiden Jokowi juga dirasa memiliki komitmen yang sama soal itu.

Hal ini dapat dilihat dari waktu pelantikan UKP-PIP. Yudi menjelaskan, ide pembentukan lembaga ini sudah ada sejak akhir 2016. Hanya saja, Presiden sepakat untuk menunda pelantikan sampai enam bulan ke depan.

Penundaan ini tentu bukan tanpa alasan. Tingginya dinamika politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi alasan utama. Pelantikan UKP-PIP di masa kampanye Pilkada DKI Jakarta hanya akan memperkuat persepsi publik Pancasila akan dipolitisasi.

"Kalau diluncurkan unit ini saat masa kampanye politik Jakarta jelas sekali persepsi publik ini alat politik dan Presiden ternyata setuju menunda, men-delay. Jadi men-delay-nya sampai enam bulan karena ternyata kampanye politik ini kelamaan," ungkap Yudi.

Dengan komitmen ini, ujar dia, dapat dilihat keseriusan Presiden Jokowi dalam mengembalikan nilai Pancasila di tengah masyarakat. Jokowi masih bisa berpikir jernih dengan menunda pelantikan UKP-PIP sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat.

"Presiden itu tidak semua nalarnya habis. Ternyata Presiden kita cukup punya nalar penting karena ini investasi jangka panjang yang harus kita selamatkan," tegas Yudi.

Pancasila tidak hanya berbicara satu periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurutnya, orang yang mengisi struktur organisasi UKP-PIP memang akan selesai masa tugasnya ketika masa jabatan Presiden habis, tapi lembaga ini tidak boleh berhenti.

"Dan ini sepakat sejak awal jangan politisasi," Yudi memungkasi.








Saksikan video menarik di bawah ini: