KPK Vs Pansus Hak Angket

Pansus Angket KPK menduga ada kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan lembaga antikorupsi itu. Mereka mengaku mendapat laporan tentang hal tersebut.

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, dialog dengan para napi kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, mengungkap proses hukum yang dilakukan lembaga antirasuah itu selama ini.

"Banyak sekali masing-masing (pengakuan napi) bervariasi. Ada yang menyatakan sewenang-wenang, ada yang mengatakan pemeriksaan penuh ancaman, penuh dengan intimidasi," kata Agun di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis malam, 5 Juli 2017.

Para napi kasus korupsi yang ditemui Pansus Angket KPK antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, pengacara kondang OC Kaligis, mantan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini.

Kemudian, Tubagus Heri Wardana (adik Atut Chosiyah), mantan Bupati Kabupaten Buol Amran Batalipu, mantan anggota Komisi III DPR RI Putu Sudiartana, dan mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada.

Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menyebutkan, ada penggunaan obat dalam pemeriksaan di KPK.

"Oh enggak tahu saya detail obatnya. Saya bukan ahli medis. (Efeknya bagaimana?) Saya bukan ahli medis. (Bagaimana laporannya?) Saya bukan ahli medis," kata Masinton di Lapas Tipikor Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 6 Juli 2017.

KPK pun menampik tudingan tersebut. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menjamin penyidik bersikap profesional dan patuh pada undang-undang dalam menjalankan tugasnya. KPK pun siap untuk membuktikannya.

"Proses pemeriksaan di KPK kita pastikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan profesional. Ada pihak-pihak yang mengatakan ketika diperiksa ditekan, tapi ketika diperlihatkan video ternyata para saksi diperiksa dalam keadaan rileks dan tanpa tekanan apa pun. Sudah cukup sering KPK dapat bantahan dan tudingan seperti itu dan kita sudah buktikan," tutur Febri di KPK, Jakarta, Jumat 7 Juli 2017.

Lagipula, kata Febri, narapidana yang melapor ke Pansus Angket KPK itu sudah diputus bersalah oleh hakim. Itu artinya, pokok hukum kasus yang bersangkutan sudah dibuktikan.

Terkait tudingan Pansus Angket KPK adanya kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan lembaganya, Febri menegaskan, semua sudah dibuktikan di persidangan.

"Bahwa sebelumnya ada yang mengatakan bukti tidak kuat kemudian ada saksi yang ditekan, atau informasi lain, tentu itu sudah dibuka di persidangan dan dinilai hakim. Yang menyatakan seseorang bersalah korupsi bukan KPK tetapi hakim melalui persidangan yang cukup panjang," kata dia.

Setiap tersangka pun, Febri menegaskan, telah diberi hak untuk membela diri di persidangan. Mereka memiliki kesempatan menjawab pertanyaan dalam pemeriksaan. Termasuk, punya hak untuk menggugat KPK melalui praperadilan.

"Semua kita hadapi. Napi-napi korupsi tersebut sudah dieksekusi dan jalankan hukumannya. Domainnya bukan di KPK lagi," Febri menegaskan.

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar mengatakan, pihaknya memiliki banyak berkas bukti pelanggaran kewenangan oleh lembaga antikorupsi. Saking banyaknya, dapat dijadikan beberapa buku.

"Entah berapa buku, termasuk di dalamnya beberapa testimoni, pernyataan juga ditandatangani yang bersangkutan. Mereka juga menyatakan kesiapannya apabila suatu ketika dibutuhkan secara formal untuk diundang memberikan keterangan," kata Agun di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis 6 Juli 2017.

Menurut Agun, seluruh berkas keterangan dari narapidana kasus tipikor itu belum mutlak kebenarannya karena belum diuji dalam forum resmi. Sementara, keterangan itu tidak bisa dibuka bagi publik dan hanya khusus untuk Pansus Angket KPK.

Agun juga menyebutkan terjadi sejumlah kesewenang-wenangan, ancaman, intimidasi, dan berbagai pelanggaran hak asasi dari pihak KPK. Bahkan, terjadi pelanggaran urusan pribadi seperti keluarga dan sebagainya.

"Itu semua mereka ungkapkan dan mereka semua bertanggung jawab, bahkan dia pun siap untuk dikonfrontir suatu saat jika Pansus mengundang mereka untuk dihadirkan sebagai saksi dalam proses hukum," ujar dia.

Namun, Agun menambahkan, Pansus Angket KPK tidak bisa menyebutkan seluruh nama narapidana kasus korupsi yang telah memberikan keterangan itu.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto tak setuju dengan keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap lembaga antikorupsi itu.

"Kami tidak setuju, kami akan membela KPK, yakin masyarakat pasti perangi korupsi," ujar Bibit di Gedung KPK, Kuningan, Persada, Jakarta Selatan, Jumat 7 Juli 2017.

Bibit mempertanyakan landasan hukum pembentukan hak angket terhadap KPK. Menurut dia, hak angket menjadi tidak benar ketika landasan hukum salah.

"Kalau landasan hukumnya benar enggak masalah. Tapi kalau landasan hukumnya enggak benar seperti yang disuarakan ahli-ahli itu, kan DPR enggak benar. Boleh kan kita bersuara," dia mencontohkan.

Bibit menilai, apa yang dilakukan Pansus Angket KPK hanya pembelaan diri, lantaran banyak anggota DPR yang disebut menerima uang korupsi dalam dakwaan dan tuntutan perkara e-KTP.

"Pasti orang yang calon terdakwa atau tersangka pasti akan cari alasan untuk membela diri," kata dia.

Sebagai mantan pimpinan KPK, Bibit berniat meluangkan waktu untuk berbicara langsung dengan pimpinan lembaga antikorupsi itu.

"Saya nanti minta waktu tersendiri untuk menyampaikan pendapat kita, mengenai masyarakat menyikapi angket itu. Kan sudah banyak kajian mengenai angket itu," Bibit menandaskan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun angkat bicara. Menurut dia, KPK tak perlu khawatir terhadap langkah Pansus Angket yang disebut-sebut melemahkan lembaga antikorupsi itu.

"Enggak apa-apa. Itu kan tidak ada yang salah. Silakan saja. Jangan kalau KPK seperti khawatir. Enggak apa-apa," kata pria yang akrab disapa JK itu di Istana Wapres, Jakarta, Kamis 7 Juli 2017.

JK mengatakan, langkah Pansus Angket KPK dengan mendatangi napi koruptor adalah bagian hak angket.

"Pertama, hak angket itu ya hak dari DPR untuk mengevaluasi sesuatu. KPK sudah melalui 15 tahun. Ya tak ada salahnya kalau DPR yang membuat undang-undang untuk KPK itu, untuk mengevaluasi apa yang dia buat," kata dia.

Lagi pula, menurut JK, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi agar KPK benar-benar diperkuat.

"Masyarakat toh akan mempunyai tanggung jawab prinsip agar KPK diperkuat. Tapi ada hal-hal tertentu dievaluasi," JK menandaskan.