Ketum PBNU Mengadu soal Full Day School ke JK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengadu ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan tersebut, Said mengadu soal aturan full day school yang dicanangkan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi. Dia menerangkan mempunyai permintaan yang tak bisa ditawar.

"Kami PBNU diterima oleh bapak Wakil Presiden, Bapak Jusuf Kalla, kami sudah mempunyai keputusan yang tak bisa ditawar. Bahwa full day school atau five day school harus dihapuskan," ucap Said di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Dia mengatakan, kebijakan itu akan menggusur madrasah-madrasah di setiap desa-desa yang jumlahnya 76 ribu madrasah yang dibangun oleh masyarakat. "Ustaznya honornya juga dari masyarakat, pemerintah tidak hadir di situ," kata Said. 

Dalam pertemuan tersebut dia menyinggung soal kebijakan Menteri Muhadjir yang disebutnya membuat gaduh. Bahkan dia sempat menyindir untuk digantikan saja. Karenanya, kebijakan tersebut harus segera dihapus.

"Dicabut atau kembali seperti semula. Itu saja. Kembali seperti keadaan sekarang ini. Menterinya enggak paham betul ini menterinya. Diganti saja sama Faizal (nama pengurus PBNU yang berdiri di sebelahnya). Bikin gaduh, emang madrasah mau diapakan (jika berlaku) untuk kandang rumput?" celetuk Said.

Dia berpandangan dengan eksisnya model sekolah seperti Madrasah, bisa menanamkan nilai-nilai budaya serta agama untuk anak kecil. Karena itu, jika ada kebijakan five day school, maka bisa membuat mati sekolah tersebut.

"(Madrasah ada) dalam rangka menjaga akhlak, moral, budaya, karakter anak-anak kecil. Jadi hormat orang tua, doa-doanya salat, cium tangan kyai, cium tangan orang tua bapak ibu, itu dari madrasah kecil. Setelah Madrasah-SD, mau SMP-SMA yang bukan agama silahkan. Tapi punya bekal dan prinsip dasar agama di SD itu. Kalau sekolahnya pulang setengah lima, Madrasah mau diapakan?" tandas Said Aqil Siradj.

Saksikan video menarik di bawah ini: