Di Antara Ekuilibrium Politik dan Kemunduran Demokrasi

Sunny Tanuwidjaja


Tanpa mengurangi apresiasi terhadap apa yang sudah dicapai dalam satu tahun masa pemerintahan SBY-Boediono, ada beberapa catatan penting terkait dengan perkembangan demokrasi di negeri ini. Catatan-catatan ini tentu tidak didasarkan pada pemikiran bahwa perkembangan demokrasi menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif semata, melainkan lebih didasarkan pada harapan akan munculnya pemimpin atau kepemimpinan yang bukan hanya cerdas tapi juga berani membuat terobosan dan melawan arus di dalam diri sang presiden.

Salah satu misi utama pemerintahan SBY dalam satu tahun pertamanya adalah "membangun pilar-pilar demokrasi", dan termasuk di dalam program aksi penegakan demokrasi adalah "mengembangkan substansi demokrasi, yaitu nilai-nilai hakiki seperti kebebasan, penegakan hukum, keadilan, dan rasa tanggung jawab.” Hal yang terjadi selama satu tahun pertama periode kedua pemerintahan SBY justru sebaliknya: aspek-aspek substansi demokrasi justru mengalami pengikisan.

Tidak adanya kejelasan jaminan kebebasan beragama tergambar jelas dari dua kasus yaitu kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah dan terhadap jemaat gereja di Bekasi. Meski ada pernyataan dari pemerintah yang mengecam hal tersebut; kegagalan mencegah, memberikan penyelesaian hukum, dan menawarkan solusi jangka panjang yang dapat menjamin kebebasan beragama menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu atau tidak cukup serius menangani masalah ini.

Seorang yang diberitakan dekat dan bahkan seringkali berpihak pada kelompok-kelompok yang anti-keberagaman justru dipilih SBY sebagai Kapolri baru. Menteri Agama Surya Dharma Ali yang jelas-jelas dalam wawancaranya dengan salah satu majalah terkemuka di Indonesia menyatakan bahwa kelompok Ahmadiyah harus dibubarkan justru masih dipertahankan di dalam kabinet.

Meski sudah ada komitmen verbal dari SBY terkait dengan pemberantasan mafia hukum, arah perbaikan proses penegakan hukum masih dipenuhi ketidakpastian. Contoh paling jelas adalah kasus mafia pajak yang muncul ke permukaan bukan karena terobosan yang dibuat pemerintah, melainkan karena terjepitnya posisi seorang jenderal polisi.

Oknum-oknum yang terindikasi terlibat memainkan peranan sentral masih belum tersentuh dan sepertinya akan sulit tersentuh. Satu titik terang di sini adalah dibentuknya satgas pemberantasan mafia hukum di bawah Kuntoro Mangkusubroto. Sayangnya, peranan dan wewenang aatgas masih terbatas.

Kultur demokrasi yang membawa keseimbangan antara hak dan tanggung jawab juga masih jauh dari harapan dan ini tercermin dari maraknya politik uang dalam berbagai pilkada setahun terakhir. Dalam salah satu pidatonya dalam forum demokrasi di Jakarta beberapa waktu lalu, SBY menyampaikan, politik uang merupakan musuh utama demokrasi di Indonesia. Sayangnya, gagasan maupun kebijakan kreatif yang mengarah pada pencegahan merebaknya politik uang dalam pilkada-pilkada di satu tahun belakangan ini tidak muncul. Bukan tidak mungkin bahwa tingkat kontaminasi politik uang dalam berbagai bentuk dalam ratusan pilkada di satu tahun terakhir sangat tinggi. Implikasinya, sulit mengharapkan pemerintahan-pemerintah daerah yang terpilih tersebut untuk bekerja maksimal dalam lima tahun ke depan.

Maraknya politik uang menujukkan miskinnya rasa tanggung jawab masyarakat sebagai pemegang mandat untuk memilih pemimpin yang dapat membawa perbaikan. Maraknya politik yang menunjukkan miskinnya rasa tanggung jawab partai dan elit politik di dalamnya untuk mengajukan calon-calon pemimpin yang berkualitas dan untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi dari proses demokrasi.

Ada dua kesimpulan yang dapat kita tarik. Pertama, komitmen pemerintah terhadap agenda penguatan pilar-pilar demokrasi sangat jelas. Sayangnya komitmen tersebut berhenti pada tingkat wacana dan tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan dan aksi yang riil. Dengan kata lain, pemerintah belum membuat terobosan dan gebrakan yang signifikan dalam hal ini. Kedua, jika menggunakan ukuran berdasarkan pernyataan resmi mengenai program penguatan demokrasi, proses demokratisasi Indonesia dalam satu tahun terakhir jelas mengalami stagnansi atau bahkan kemunduran.

Pertanyaannya, mengapa sulit sekali membangun substansi demokrasi sesuai dengan target yang telah dicanangkan?

Perkembangan demokrasi dalam setahun terakhir terkait erat dengan konstelasi politik yang sedang mencari-cari ekuilibrium politik, yaitu satu titik dari berbagai opsi struktur politik yang memberikan keuntungan memuaskan bagi berbagai kekuatan-kekuatan politik yang relevan. Dimulai dengan kejutan skandal Bank Century yang menunjukkan betapa rapuhnya koalisi pendukung pemerintah yang kemudian dilanjutkan dengan pengokohan koalisi tersebut melalui pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) pascamundurnya ikon reformis dalam kabinet SBY, Sri Mulyani Indrawati, tahun pertama SBY memang penuh dengan kontroversi politik yang menunjukan sulitnya mencari struktur politk yang dapat diterima oleh berbagai pihak.

Terbentuknya Setgab tidak otomatis menghasilkan ekuilibrium politik. Partai-partai pendukung koalisi terutama Golkar dan PKS sepertinya masih sangat nyaman bermain dalam posisi yang tidak jelas, yaitu berkomitmen mendukung SBY sampai 2014 namun terus mencari celah dan kesempatan mengkritisi pemerintah secara terbuka untuk memperoleh simpati publik. Hal lain yang menjadi indikasi masih jauhnya ekuilibrium politik adalah munculnya isu pergantian menteri-menteri di kabinet dan juga wacana merapatnya PDI Perjuangan dengan Demokrat.

Ketidakjelasan dukungan partai koalisi membuat SBY berpikir dua kali untuk berani progresif mendorong substansi demokrasi yang disebutkan di atas. Sangat mungkin aksi-aksi yang progresif mengganggu kepentingan kekuatan-kekuatan politik yang dapat berakibat pada gejolak struktur politik yang ada dan menjauhkan kemungkinan tercapainya ekuilibrium politik. Ketidakjelasan dukungan politik ini pula yang membuat pemerintahan SBY sangat berhati-hati di dalam merespons isu-isu sensitif karena berpontesi menimbulkan gejolak di bawah.

Ke depan, harapan untuk mendorong terwujudnya substansi demokrasi sesuai dengan target yang dicanangkan sendiri oleh SBY akan sangat bergantung pada keberanian dirinya untuk berhadapan dengan kemungkinan gejolak politik. Mengingat SBY dalam enam tahun terakhir sudah menunjukkan bahwa ia adalah politisi andal, juga pemimpin yang cerdas dan berani, rasanya kita perlu melihat kemungkinan ini dengan kacamata optimistis.


Penulis adalah peneliti CSIS Jakarta dan kandidat doktor ilmu politik di Northern Illinois University, Amerika Serikat.