Tamsil Linrung: PKS Tak Arahkan Anggaran Proyek E-KTP

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung mengaku, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ikut dalam mengarahkan anggaran proyek pengadaan e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun.

"Kalau dari fraksi saya tidak ada. Kalau PKS tidak ada. Kalau dari fraksi lain saya tidak tahu," ujar Tamsil usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

Politikus PKS ini juga mengaku tak ada yang janggal dalam proses pembahasan anggaran proyek e-KTP di Banggar DPR.

Sebagai pimpinan Banggar, dia mengaku hanya meminta penjelasan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

"Apakah ada kejanggalan, ketika kita tanya ke Kemenkeu, apakah anggaran terkait dengan semua Kementerian ini ada masalah, tidak ada masalah, ke komisi terkait juga tak ada masalah, berarti sudah clear," kata Tamsil.

Tamsil juga mengaku, dalam sidang pembahasan anggaran di DPR tak bersifat alot. 

"Tidak. Kami selaku pimpinan bertanya ke Kemenkeu apakah ada masalah tidak, kan bukan urusan kami. Ketika kami tanya kepada komisi terkait pembahasan di komisi masing-masing ya tidak ada yang mempermasalahkan," papar dia.

Sementara itu, dalam proses penyidikan tadi juga Tamsil sempat ditanya terkait anggaran e-KTP yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

"Saya bilang, kalau itu pertanyaannya bukan kepada saya, tapi kepada Kemenkeu. Tapi kalau ditanya terkait prosedural, saya mengerti," kata Tamsil Linrung.

Saksikan video di bawah ini: