Buruh Garmen Terancam PHK di Jabar, JK Panggil Aher dan Menaker

Liputan6.com, Jakarta - Usai menerima kunjungan Deputy Managing Director IMF Mitsuhiro Furusawa, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan rapat internal. Hadir dalam rapat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

Selain Aher, hadir juga Menteri Ketenagakerjaan Mohamad Hanif Dhakiri dan beberapa perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Usai pertemuan, Aher membantah rapat membahas Pilkada Jabar 2018 dengan Jusuf Kalla. Dia mengaku hanya membahas tenaga kerja.

"Enggak, enggak ada. Semua urusan tenaga kerja saja tadi," ucap Aher di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Aher menuturkan, Pemerintah Provinsi Jabar memang menaruh perhatian dan mengawasi khusus empat daerah yang berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) skala besar.

Aher pun memaparkan empat daerah tersebut yakni Purwakarta, Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Sejumlah industri tekstil di Jabar mengajukan permintaan upah khusus.

"Tentu mereka tidak berencana tutup, tetapi kalau kemudian tidak terakomodir, khususnya tentang upah tenaga kerja. Karena mereka kan masuk dalam kategori padat karya. Kalau PHK, ratusan ribu orang akan menganggur di Jabar, kan beban juga bagi masyarakat, apalagi pemerintah," kata dia.

Karena itu, Aher melanjutkan, pemerintah pusat maupun daerah merespons keberatan para pengusaha tersebut, khususnya di sektor padat karya dan khususnya di industri garmen agar upahnya disesuaikan.

Menteri Hanif pun membenarkan. Dia menuturkan, perlakukan khusus hanya untuk empat kabupaten tersebut, sehingga daerah lain tidak bisa mengikuti atau menyamakan.

"Ya enggak bisa. Kan sudah dibilang ini untuk empat kabupaten itu. Karena memang ini ada keadaan khusus kan. Karena kalau enggak, ini pasti akan terjadi PHK besar-besaran," Hanif menandaskan.

Saksikan video menarik berikut ini: