Kerap Berbeda, PAN Diminta PDIP Keluar dari Koalisi Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang dianggap tidak sepenuhnya mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Padahal, PAN sudah menyatakan berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi, serta diberikan satu kursi menteri dalam Kabinet Kerja.

Sindiran Hasto tersebut menanggapi pertanyaan terkait sikap PAN di DPR yang kerap berseberangan dengan Pemerintahan Jokowi mulai dari Pansus Angket KPK, Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden, dan yang terbaru soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Kita ini berpolitik dengan gentlement agreement. Kta berpolitik untuk membangun keadaban politik. Harus adanya satu kata dan perbuatan. Kalau sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah, ya harus disertai implementasi dukungan terhadap kebijakan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.

Hasto berujar, jika parpol sudah berkoalisi dengan pemerintah, seyogyanya harus mendukung kebijakan yang diambil pemerintah, bukan justru mempertanyakannya.

PAN jika tidak bisa mendukung pemerintah secara solid, menurut Hasto partai politik itu bisa menyatakan oposisi atau tidak berada dalam koalisi pemerintahan. Pihaknya justru akan sangat menghormati langkah politik yang diambil partai tersebut.

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kita hormati. Karena apa pun posisi politiknya terhadap pemerintahan maupun di luar pemerintahan akan menyehatkan demokrasi. Tapi jangan bersikap setengah-setengah jangan bersikap tidak jelas," beber dia.

Hasto mengakui, di setiap parpol memiliki kepentingan masing-masing bahkan berbeda antara papol satu dengan yang lainnya. Namun saat dukungan papol sudah ditujukan untuk pemerintah, sikap total dukungan harus dikedepankan.

"Bagaimana meningkatakan efektivitas dukungan kepada Pak Jokowi-JK, karena dukungan ini bukan diberikan pribadi kepada Pak Jokowi, tapi dukungan konstitusional diberikan kepada pemimpin di republik ini yang terpilih secara langsung oleh rakyat," ucap Hasto.

Tanggapan PAN

Menanggapi pernyataan Hasto, Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mengatakan, partainya berkoalisi dengan Jokowi sebagai kepala pemerintahan, bukan dengan PDIP. Ia tak mempermasalahkan jika Jokowi mengeluarkan kadernya yang duduk di kursi kabinet kerja.

"Kalau koalisi dengan pemerintah dengan Pak Jokowi bukan PDIP. Terserah Pak Jokowi mau mengeluarkan menteri PAN itu hak Pak Jokowi, mau mengeluarkan PAN ya itu hak Pak Jokowi," kata Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Ketua DPP PAN ini menegaskan, sikap yang dikeluarkan oleh partainya sudah melalui musyawarah dengan kader-kader PAN dan menjadi satu suara. Namun, terkait apakah PAN akan bertahan atau kelur dari koalisi pemerintahan, belum pernah dibahas di internal PAN.

"Kalau di internal PAN kita bukan orang per orang tapi kolektif kolegial, dan hari ini belum pernah kita bahas itu. Apakah kita mau keluar apa nggak, kita tetap berada di pemerintahan sampai saat ini," ujar Yandri.

PAN berbeda sikap soal Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dengan pemerintah. PAN menginginkan PT itu 0 persen, sedangkan pemerintah 20-25 persen. Sementara untuk Perppu Ormas, sikap PAN justru menanyakan siapa pihak yang memberi saran kepada Presiden Joko Widodo hingga akhirnya bisa meneken Perppu Ormas.

Perppu Ormas tersebut, menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bisa menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Saksikan video menarik di bawah ini: