Seskab: Perdebatan RUU Pemilu Terhambat Kepentingan Jangka Pendek

Liputan6.com, Jakarta - Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu belum menemui titik terang. Perdebatan tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold masih menjadi perdebatan utama.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai, perdebatan yang terjadi selama ini masih terbelenggu kepentingan jangka pendek. Padahal, RUU Penyelenggaraan Pemilu digulirkan untuk memperkuat sistem pemilu jangka panjang.

"Kalau dilihat dari tarik-menarik yang ada, ini kan semuanya menjadi masih kepentingan jangan pendek, sehingga kita perlu memikirkan untuk kepentingan jangka panjang," kata Pramono di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/7/2017).

Dengan adanya sistem pemilu yang kuat, pemerintah tidak perlu lagi membahas peraturan tentang pemilu setiap kali akan diselenggarakan. Dia mengatakan, saat ini pembahasan terkesan molor dari target, tetapi masih cukup waktu untuk segera memutuskan RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Pramono menjelaskan, kemarin sudah dibahas dalam mini panja dan disepakati akan dibawa ke Paripurna pada 20 Juli 2017. Presiden juga memantau segala dinamika yang terjadi di DPR.

"Dan tentunya harapannya dalam hal yang berkaitan dengan RUU Pemilu, lebih mengedepankan kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Bukan semata-mata untuk kepentingan politik jangka pendek," Pramono memungkasi.

Saksikan video di bawah ini: