Percepat Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Danau Toba

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi V DPR Sahat Silaban mengharapkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Dengan begitu nantinya kawasan Danau Toba bisa menjadi Kawasan Strategis Nasional Pariwisata (KSPN) di Provinsi Sumatera Utara.

"Saya sangat mengharapkan khususnya kepada mitra-mitra kami yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Basarnas dan BMKG untuk bersama-sama menjadikan Danau Toba sebagai Kawasan Strategi Nasional Pariwisata,” ungkapnya usai melakukan pertemuan dengan Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) beserta jajaran serta mitra kerja terkait dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR ke Sumut, Kamis (13/7) lalu.

Politisi F-Nasdem ini juga menghimbau kepada mitra kerja terkait agar bersungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan tersebut. Sebagaimana diketahui, Danau Toba merupakan salah satu dari keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Sudah sepatutnya dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

“Oleh karena itu saya meminta kepada seluruh instrumen pemerintahan setempat untuk tidak meninggikan ego dan terus berkomunikasi. Karena permasalahan komunikasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan di Indonesia ini. Saya yakin pelan-pelan kita semua pasti bisa, karena pembangunan infrastruktur pariwisata merupakan salah satu nawacita yang didengungkan dan diperjuangkan oleh Presiden Jokowi,” harap politisi asal dapil Sumut itu.

Pada kesempatan yang sama Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I Sumatera Utara, Edison Kurniawan menyatakan dukungannya untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba. BMKG sendiri sudah menyiapkan informasi cuaca khusususnya di Danau Toba untuk mendukung kegiatan pariwisata.

“Jadi mudah-mudahan dengan peran kami nanti ke depan, bisa memininalisir kejadian bencana alam terutama banjir dan tanah longsor yg memang sangat sering terjadi di kawasan Danau Toba. Dan semoga hal tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat mengantisipasi kejadian bencana ke depan," jelasnya.

(*)