Sekda DKI: Besaran Subsidi Tiket MRT Dibahas Akhir 2017

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga kini belum menetapkan besaran subsidi tiket untuk Mass Rapid Transit (MRT). Rencananya, pembahasan subsidi tiket transportasi massal berbasis rel tersebut baru akan dilakukan pada akhir 2017.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya masih fokus pada pembiayaan untuk pekerjaan fisik MRT. Meski demikian, pembiayaan subsidi harga tiket MRT akan tetap menjadi fokus pembahasan.

"Belum sampai ke situ (subsidi tiket). Mudah-mudahan akhir tahun ini kami mulai pembahasannya," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 20 Juli 2017 seperti dilansir dari beritajakarta.

Menurut Saefullah, pihaknya akan menghitung terlebih dahulu angka yang dibutuhkan untuk mensubsidi tiket MRT. Hal ini juga disesuaikan dengan kemampuan daerah agar ke depannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Nanti masih perlu dibahas panjang itu kalau soal tiketing. Kita akan cek dan hitung dulu," kata dia.

Saefullah juga mengaku belum bisa memastikan apakah skema subsidi tiket MRT sama seperti yang diterapkan dalam Transjakarta. Subsidi tersebut nantinya ini juga harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengaku harga tiket MRT masih terus dikomunikasikan dengan Pemprov DKI Jakarta. Namun, Pemprov ingin agar harga tiket MRT bisa mengimbangi angkutan umum yang ada, seperti TransJakarta dan bus kota lain.

"Kita diskusi dengan Gubernur. Beliau katakan kalau bus Mayasari Bakti itu Rp 14 ribu, TransJakarta Rp 3.500. Kita mungkin ada di angka-angka itu, di mana masyarakat rela untuk membayar," ujar dia di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu 5 Juli 2017.

Direktur Keuangan MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan tengah mengkaji harga tiket di kisaran Rp 17 ribu. Acuan besaran berdasarkan perhitungan dari nilai investasi, jumlah penumpang, dan margin yang didapat.

"(Penentuan harga tiket) Tentunya Pemprov DKI bersama DPRD sebagai regulator. Tetapi kami mempunyai suatu model keuangan yang kami desain sendiri, tapi ini belum resmi, masih ancer-ancer. Kalau kita siasati total cost sampai dengan terakhir 2018, hasil konsultan sekarang 170 ribu penumpang per hari, dengan headway 5 menit sekali, kemudian total stasiun 13 itu, dengan profit margin sekitar 10 persen, itu kurang lebih sekitar Rp 17 ribu," kata Tuhiyat.

Saksikan video di bawah ini: