Drama Pansus Angket KPK

Pimpinan Pansus Hak Angket KPK mengaku hingga saat ini belum menerima surat dari Fraksi Partai Gerindra terkait pengunduran diri fraksi tersebut dari keanggotaan Pansus.

"Hingga saat ini, hari ini, kami belum menerima surat dari Gerindra mengundurkan diri," ucap Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24 Juli.

"Memang mungkin saja (surat sudah diterima pimpinan DPR), tapi sampai saat ini pimpinan Pansus belum menerima surat tersebut," kata dia lagi.

Taufiqulhadi juga mengatakan, hingga saat ini antara Pansus Hak Angket KPK dan Fraksi Partai Gerindra juga belum saling berkomunikasi terkait pengunduran diri tersebut. "Sama sekali belum," ucap dia.

Taufiqulhadi membantah jika pengunduran diri Gerindra bisa mempengaruhi kerja Pansus nantinya. Pansus tetap jalan terus.

"Tidak sama sekali. Kalau salah satu fraksi menarik diri, tinggal lima, itu tidak akan berpengaruh. Ini sudah ada keabsahan dalam berita negara. Walaupun satu fraksi tertinggal, Pansus tetap berjalan," tegas dia.

"Kuorum kan sudah selesai. Sudah enam kan. Biarkan saja Pansus berjalan walaupun hanya tinggal satu fraksi," lanjut dia.

Taufiqulhadi juga menolak anggapan pengunduran diri Gerindra dari Pansus Hak Angket akan membuat partai koalisi pemerintah yang masih bertahan di Pansus, merasa "ditinggalkan" dan dikambinghitamkan KPK.

"Tidak ada hubungan dengan koalisi partai pemerintah, apa hubungannya. Tidak ada yang disudutkan dan tidak ada kaitannya dengan partai pendukung pemerintah," ucap dia.

Taufiqulhadi menilai pengunduran diri Gerindra merupakan hal yang biasa. Namun, ia yakin fraksi lainnya yang masih bertahan di Pansus tidak akan mengikuti jejak Gerindra.

"Ya terserah saja, mundur tidak mundur. Sah-sah saja. Menurut saya tidak (ada yang mengundurkan lagi) karena sudah comitted kita akan menyelesaikan angket ini," tandas Wakil Ketua Pansus Angket KPK ini.

Secara terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai sikap Fraksi Partai Gerindra yang telah menarik diri dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait dengan Tugas dan Kewenangan KPK.

"Kami menghargai sikap yang dilakukan oleh Gerindra tersebut," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.

Jika dilihat dinamika yang terjadi, Laode menganggap Pansus Hak Angket KPK telah keluar dari tujuan sebelumnya.

"Itu keputusan Gerindra sendiri, tetapi Pansus Angket ini kalau saya lihat dari media, sudah keluar dari tujuan sebelumnya, mungkin itu ada benarnya," ucap dia.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan masih terus mengamati perkembangan Pansus Hak Angket KPK yang saat ini masih bergulir. Partainya menolak mengikuti langkah Partai Gerindra yang sudah lebih dulu keluar dari keanggotaan Pansus Hak Angket.

"Kita lihat satu bulan ini. Kalau memperkuat, terus. Kalau tidak (memperkuat), kita pikirkan," kata Zulkifli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Sejauh ini, Zulfkifli mengatakan, sikap PAN tetap tegas mendukung penguatan KPK. Namun, bila dalam perkembangannya Pansus malah mengarah ke pelemahan KPK, Zulkifli memastikan partainya akan mengambil sikap.

"Termasuk anggaran (KPK) mau diboikot, kami menentang. Kalau kami (PAN) ingin berguna di dalam (Pansus), terus, ya kalau tidak kami cabut," ucap Zulkifli.

Berbeda dengan Zulkifli, Pendiri PAN Amien Rais menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terlalu bebas menggunakan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, perlu ada pembatasan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

"Menurut saya, KPK selama ini sebagai (lembaga) ad hoc yang sudah agak kelewatan memang, harus dibatasi," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Juli.

Dia tak sepakat dengan pandangan yang menyebut sikapnya tersebut sebagai pelemahan terhadap KPK. Sebab, menurut dia, KPK saat ini sudah lemah.

"Kalau ada yang bilang, jangan lemahkan KPK, saya ketawa. Apakah KPK itu kuat?" ucap Mantan Ketua MPR ini.

Menurut Amien, jika KPK memang benar-benar lembaga kuat dalam memberantas korupsi, maka kasus-kasus korupsi besar bisa benar-benar terselesaikan sampai ke akar-akarnya.

"Kalau kuat, (kasus) BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sudah selesai, (kasus) Hambalang sudah selesai, (kasus) Century selesai, (kasus) Sumber Waras selesai. KPK itu mbahnya lemah. Jangan katakan lemahkan KPK, memang wong sudah lemah kok," ujar Amien.

Amien pun tidak setuju dengan imbauan untuk tidak melemahkan KPK karena menurutnya lembaga itu sudah mencapai titik jenuh kelemahannya.

"Bukan melemahkan, sudah lemah kok. Kelemahan KPK sudah sampai titik jenuh. Kalau dia (KPK) kuat, semua kasus sudah selesai. Ini kan OTT (Operasi Tangkap Tangan) Rp 10 juta, Rp 400 juta, disegel kantor DPRD Mojekorto. Ini kan lemah. Justru saya akan memperkuat KPK, bukan melemahkan," tandas Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Saksikan video menarik berikut ini: