Jokowi Peringatkan TNI soal Korupsi dan Alutsista

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) mengikuti perkembangan zaman. Jokowi menekankan, tak mau lagi ada korupsi alutsista di TNI.

Menurut Jokowi, langkah pertama yang harus dilakukan saat ini adalah menyesuaikan rencana strategis kekuatan pokok minimum alutsista 2024, dengan kebutuhan geografis Indonesia yang khas.

Perubahan zaman yang sangat cepat, lanjut dia, juga akan memengaruhi kebutuhan teknologi persenjataan dan pola peperangan pada masa datang. Inilah yang harus diperhatikan.

"Hal lain yang ingin saya ingatkan adalah pemenuhan alutsista harus sejalan dengan penguatan Industri Pertahanan Nasional," ujar Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Rabu (26/7/2017).

Sudah banyak negara yang menawarkan kerja sama pembangunan alutsista bersama. Proses transfer teknologi tentu menjadi poin utama.

Dengan begitu, hak cipta alutsista baru bisa dimiliki Indonesia. Sampai akhirnya, pengalihan produksi alutsista ke Indonesia. Hal ini akan mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan.

Di sisi lain, penentuan alutsista harus memperhatikan usia senjata itu. Kemudahan perawatan selama 20 tahun penggunaan juga harus diperhitungkan dengan baik.

Seluruh proses ini, ujar Jokowi, akan lebih baik di jalan antarpemerintah atau G to G. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi hal yang utama.

"Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik-praktik korupsi, praktek mark up. Saya peringatkan juga bahwa alutsista ini dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan untuk TNI dalam melindungi rakyat, melindungi bangsa, melindungi negara dari segala bentuk ancaman yang ada," ujar Jokowi.

Saksikan video menarik di bawah ini: