Wakil Ketua MPR: Dana Haji Harus Sesuai Kemaslahatan Umat

Liputan6.com, Mataram - Presiden Joko Widodo menginginkan dana haji yang nilainya sekitar Rp 90 triliun bisa dioptimalkan untuk infrastruktur. Keinginan Jokowi pun disambut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menyebut tak ada salahnya penggunaan dana haji untuk pembangunan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah serta menghasilkan nilai manfaat yang jelas.

Menanggapi itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai hal itu tidak tepat. Pembangunan untuk infrastruktur sebaiknya menggunakan dana yang sudah dianggarkan untuk pos tersebut.

"Sementara dana haji, dulu namanya dana abadi umat sesuai akad wakalah-nya, itu harus sesuai dengan kemaslahatan umat secara langsung. Apakah nanti umat yang membayar itu akan dibagi dividennya atau bagaimana. Kan enggak jelas," ujar Hidayat di Lombok, NTB, Jumat 29 Juli 2017.

Untuk itu, dia berharap Presiden Jokowi dan Kementerian Agama untuk bersikap proporsional. Mereka hendaknya bisa mengoptimalkan dana yang sudah dianggarkan dalam APBN.

"Pemerintah memiliki dana APBN besar, lebih dari Rp 2.000 triliun. Kenapa tidak pergunakan itu dengan maksimal agar tidak terjadi kebocoran," ujar Wakil Ketua Dewan Syuro PKS ini.

Presiden Jokowi sebelumnya menilai pengelolaan dana haji dalam bidang infrastruktur telah dipraktikkan di negara lain seperti Malaysia. Dengan pengelolaan yang baik, akan memberikan keuntungan bagi calon jemaah haji.

"Ini yang kita lihat di negara-negara lain, misalnya untuk haji Malaysia caranya memang seperti ini. Saya kira nanti badan ini bisa melihatlah, bagaimana negara-negara lain, karena kita ini paling gede, hajinya paling banyak. Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapa pun, terutama masyarakat yang mau pergi haji," Jokowi menandaskan.

Saksikan video menarik di bawah ini: