5 Fakta Simpang Susun Semanggi

Uji Coba Pembukaan Simpang Susun Semanggi — Sejumlah kendaraan melintasi Simpang Susun Semanggi di kawasan Semanggi, Jakarta, Jumat (28/7). Jembatan layang non tol yang dibangun pada 8 April 2016 ini hanya boleh dilalui kendaraan roda empat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah deru pembangunan Ibu Kota, terseliplah proyek Semanggi interchange atau yang lebih dikenal dengan nama Simpang Susun Semanggi. Setelah dikebut pengerjaannya sejak 2016, kini Simpang Susun Semanggi siap dilintasi warga Jakarta.

Keberadaannya diharapkan mampu mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar wilayah Semanggi hingga 30 persen. Apalagi selama ini wilayah Semanggi menjadi titik pertemuan arus kendaraan dari berbagai arah. Akibatnya, di wilayah tersebut sering terjadi kemacetan, baik pagi, sore, hingga malam hari.

Di luar itu semua, keberadaan Simpang Susun Semanggi memang menjadi perhatian. Ditambah lagi sejumlah fakta menarik selama pembangunannya. Seperti desainnya yang unik, juga sistem pembiayaan proyek yang tak biasa lantaran tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Berikut deretan fakta menarik di balik Simpang Susun Semanggi yang dihimpun Liputan6.com, Senin (31/7/2017).

1. Semanggi dan Sukarno

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sempat berunding terkait nama jalan layang Semanggi. Dari dua opsi nama, yakni Simpang Susun Semanggi dan Simpang Baja Semanggi, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku lebih setuju dengan usulan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menamakan proyek itu Simpang Susun Semanggi.

Djarot menegaskan, kata "Semanggi" harus ada di jalan layang tersebut. Sebab, nama itu adalah pemberian Bung Karno. "Kata Semanggi harus ada," tutur mantan Wali Kota Blitar itu.

Tampak Maket plan Revitalisasi Jembatan Semanggi, Jakarta, Jumat (8/4). Direncanakan, pembangunan jalan layang Semanggi ini membutuhkan waktu 18 bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Djarot menyebut akan menyiapkan payung hukum, yakni Keputusan Gubernur terkait nama Simpang Susun Semanggi yang rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus 2017.

Jembatan Semanggi ternyata memiliki sejarah yang panjang. Sesuai namanya, jembatan yang dibangun atas inisiasi Sukarno, Presiden pertama Republik Indonesia ini, memiliki bentuk yang unik karena mirip daun semanggi.

Dibantu Soetami, arsitek kebanggaan Indonesia yang saat itu menjabat Menteri Pekerjaan Umum, proyek jembatan semanggi dimulai pada 1961. Saat itu, penolakan yang terjadi masyarakat cukup kencang. Apalagi mengingat keuangan negara pada saat itu sedang krisis. Namun, hal itu tidak mengendurkan keinginan Sukarno membangun jembatan Semanggi.

Daun semanggi di dalam pemikiran Sukarno memiliki nilai filosofi yang dalam. Susunan daun semanggi dianggap merupakan simbol persatuan bangsa.

2. Desain

Orang-orang yang lewat Simpang Susun Semanggi kemarin (29/7) tak lupa mengunggah ke media sosial. (Sumber foto: Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jalan Layang Non-Tol (JLNT) dengan panjang jalan 1.622 meter ini ini menjadi yang pertama di Indonesia yang memakai bentang terpanjang di atas jalan tol dalam kota Jakarta secara full precast melengkung (hiperbolik).

Seperti disampaikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat Djarot saat meninjau Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Juli 2017. "Kalau menurut saya ini karya yang cukup monumental baik dari sisi teknik konstruksi, percepatan, termasuk juga dengan pembiayaan dan pencahayaannya. Jadi faktornya itu monumental," ujar Djarot.

Jembatan layang Semanggi ini akan terdiri dari dua ruas. Satu ruas diperuntukkan bagi kendaraan dari arah Cawang menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, satu ruas lainnya untuk kendaraan dari arah Slipi menuju Blok M.

Terbagi menjadi dua Ramp. Ramp 1, bagi kendaraan dari arah Grogol yang mengarah ke Blok M tidak perlu berbelok melewati kolong Semanggi tapi bisa langsung naik Simpang Susun yang mengarah ke Blok M.

Adapun Ramp 2, bagi kendaraan dari arah Cawang menuju Thamrin, tidak perlu berbelok melewati kolong, karena bisa langsung naik ke Ramp 2 Simpang Susun yang mengarah ke Thamrin.

Dengan begitu, tidak lagi terjadi pertemuan antara pengendara jalan dari Jalan Gatot Subroto dan dari Jalan Sudirman di kolong jembatan yang kerap membuat lalu lintas tersendat. Panjang Ramp 1 adalah 796 meter dan Ramp 2 sepanjang 826 meter.

2 dari 3 halaman

3. Tak Pakai APBD

Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok melihat struktur proyek pengembangan jalan layang Semanggi di Jakarta, Jumat (8/4). Direncanakan, pembangunan jalan layang Semanggi ini membutuhkan waktu 18 bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Proyek ini digagas saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pria yang karib disapa Ahok itu menggunakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta, yang memberi syarat kepada sebuah perusahaan swasta untuk membiayai proyek Simpang Susun Semanggi sebagai kompensasi kenaikan koefisien luas bangunan (KLB) atas pembangunan konstruksi mereka di Ibu Kota.

Ahok menjelaskan, pemenang tender proyek senilai Rp 360 miliar tersebut adalah perusahaan pelat merah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya (Tbk). Pengerjaan lanskap jalan layang sepanjang 1,6 km oleh Toyota Corp.

"Pembiayaannya pengembang asal Jepang, Mori Building Company," kata Ahok pada 31 Maret 2016.

Langkah Ahok pun diapresiasi Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI itu juga memuji PT Wijaya Karya yang dinilai telah bekerja dengan cepat. "Saya mengacungkan jempol pada cara-cara kerja cepat PT Wika yang menyelesaikan proyek," ujar Jokowi.

Namun langkah ini justru dipandang salah oleh koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno atau Anies-Sandiaga, Anggawira. Ia mengkritik, Ahok terkait penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur sebagai bagian kontribusi atas koefisien lantai bangunan (KLB).

"Pembiayaan dari sumber dana non-APBD, seperti lewat dana CSR yang dilakukan pihak swasta ini membuat Pemprov DKI terkesan tidak transparan dan akuntabel," kata Koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira, Minggu 9 April 2017.

Kebijakan dari Pemprov DKI tersebut, menurutnya, gagal paham karena dana CSR tersebut seharusnya dapat diputuskan bersama pengunaannya dalam forum CSR. Selain itu, dana CSR harus masuk terlebih dulu dalam mekanisme APBD.

Anggawira menyebutkan, proyek pembangunan ini seharusnya dilakukan lewat sebuah sistem tender, dengan mekanisme yang jelas guna menghindari penyalahgunaan dana.

"Artinya, hal-hal tersebut jangan dilakukan off budget. Untuk memenuhi unsur transparansi tentu lebih baik program pembangunan ini dikelola di dalam budget, lewat proses tender, dengan mekanisme yang jelas," papar anggota tim pemenangan Anies-Sandi ini.

Anggawira menilai, tindakan Ahok yang meminta pihak swasta yang kena denda atas KLB untuk membangun simpang susun Semanggi merupakan sebuah kesalahan.

3 dari 3 halaman

4. Hadiah Kemerdekaan

Pemandangan Simpang Susun Semanggi pada malam hari, Jakarta, Rabu (26/4). Selain bisa mengurai kemacetan, Simpang Susun Semanggi akan menjadi daya tarik baru bagi Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Simpang Susun Semanggi ini telah diuji coba sejak 28 Juli 2017, dan akan berlaku hingga 5 Agustus 2017. Rencananya Simpang Susun Semanggi bakal diresmikan pada 17 Agustus 2017, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI.

"Rencananya diresmikan oleh Presiden pada 17 Agustus. Ini sebagai kado istimewa bagi warga Jakarta," kata Gubernur Djarot.

"Teknik pekerjaannya, kemudian lighting-nya dan waktu penyelesaiannya, ini luar biasa. Sehingga bisa diresmikan dan di-grand launching oleh Presiden insyaallah tanggal 17 Agustus sebagai kado istimewa bagi warga Jakarta dan bangsa," ia menambahkan.

Untuk sementara, Simpang Susun Semanggi hanya digunakan untuk kendaraan roda empat. Pertimbangannya, Simpang Susun Semanggi lumayan tinggi untuk dilalui kendaraan roda dua.

"Sementara untuk mobil dulu, bukan motor, bahaya karena tinggi. Oleh sebab itu, perlu ada rambu-rambu. Ini yang kita kejar (pemasangan rambu)," tandas Djarot.

5. Sisa Uang

Sejumlah kendaraan melintasi Simpang Susun Semanggi di kawasan Semanggi, Jakarta, Jumat (28/7). Pemprov DKI telah melakukan

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkap ada sisa uang sekitar Rp 200 miliar dari keseluruhan anggaran Rp 500 miliar lebih untuk proyek Simpang Susun Semanggi ini.

Menurut dia, sisa uang tersebut akan digunakan untuk membuat trotoar dan ducting di sekitar Simpang Susun Semanggi. Hal tersebut, kata dia, juga sudah disampaikan ke Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dan sudah ditandatangani.

"Ada sisa (dana pembangunan Simpang Susun Semanggi), ada Rp 200 miliar lebih sedikitlah," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta.

Djarot menuturkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat marah saat proses pembangunan Simpang Susun Semanggi ini. Pasalnya, Ahok menilai biaya pembangunannya terlalu mahal. Saat itu, swasta berkewajiban menyetor dana hampir Rp 600 miliar untuk pembangunan tersebut.

"Maka Pak Ahok marah, suruh hitung ulang, tunjuk yang bagus, dan setelah dihitung ulang habis Rp 360 miliar. Artinya, kita punya sisa banyak untuk memperbaiki trotoar dan ducting yang menghubungkan sekitar lokasi itu dari Benhil dan sampai Patung Kuda, Bundaran HI. Agar wajah Jakarta betul bagus, bukan Simpang Susun Semanggi saja," Djarot memungkasi.

Saksikan video menarik di bawah ini: