Menpan-RB: Belum Ada Laporan PNS Terafiliasi HTI

Dibubarkan Pemerintah, Papan Nama Kantor DPP HTI Ditutup — Papan nama di Kantor Pusat HTI sudah ditutup dengan kain berwarna hitam, Jakarta, Kamis (20/7). Pasca-pencabutan status badan hukum HTI di kantor itu tidak terlihat lagi aktivitas pengurus HTI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, sejauh ini dia belum menerima laporan bahwa ada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Belum ada. Belum sejauh itu," ucap Asman di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (31/ 7/2017).

Kejagung Restoratif Justice 4 Kasus Narkoba, Tersangka Hanya Pengguna
Kejagung Sebut Denda Damai Tak Bisa Diterapkan ke Pidana Korupsi
Beri Efek Jera ke Bank dan Operator Seluler, Kejagung dan BPK Didesak Sita Dana Judi Online Rp 187,2 Triliun

Dia pun menegaskan, jika memang ada PNS yang bergabung HTI dan dianggap melanggar, maka resikonya sudah diatur dalam undang-undang.

"ASN kan sudah diatur undang-undang," tegas Asman.

Hal senada diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung), M Adi Toegarisman. Dia menuturkan, tidak ada anggota HTI di dalam tubuh kejaksaan.

"Sejauh ini tidak ada. Sebagai pengurus, sebagai anggota, sejauh ini enggak ada," kata Adi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya sedang mendata PNS yang terdaftar sebagai pengurus HTI dan jika menolak aturan dipersilakan mundur. Sebab, menurut dia, PNS sejatinya mengabdi untuk negara dan masyarakat, bukan sebaliknya merongrong persatuan bangsa.

Tjahjo mengatakan, kepala daerah yang nantinya akan bertugas untuk menyeleksi PNS yang terafiliasi HTI.

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula, Thomas Lembong Ditahan Kejagung