Koalisi Pejalan Kaki: Kami Maunya Tahun Patuh Trotoar

Liputan6.com, Jakarta Ketua Koalisi Pejalan Kaki (KPK) Alfred Sitorus turut angkat bicara soal Bulan Tertib Trotoar yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak Senin, 1 Agustus 2017 kemarin. Menurutnya, Koalisi Pejalan Kaki menyambut baik hal tersebut, meski sebenarnya ada tebersit harapan lain.

"(Bulan Tertib Trotoar) kaya bulan puasa sebulanan, padahal kita maunya itu Tahun Patuh Trotoar. Kalau kita bicara bulan, berarti ada yang bulan tidak patuh trotoar. Ini (Bulan Tertib Trotoar) dari Dinas Perhubungan dan Instruksi Gubernur terkait pencanangan Bulan Patuh Trotoar, ini sebenarnya kami sambut baik dari Koalisi Pejalan Kaki," ujar Alfred saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Meski menyambut baik adanya Bulan Tertib Trotoar, Alfred mengaku pihaknya memberikan catatan-catatan. Pertama, kata dia, siapa saja pihak-pihak yang dilibatkan dalam menertibkan baik pengendara motor maupun pedagang kaki lima dalam Bulan Tertib Trotoar ini.

"Yang menjadi catatannya, perlu kita luruskan dulu, ini hanya Dishub dan Satpol PP yang mendapat instruktur gubernur itu karena kalau kita lihat banyak SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang mempunyai andil untuk melakukan penertiban," ujar Alfred.

Selain itu, lanjut Alfred, mengenai Instruksi Gubernur (Ingub) yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ini belum ada yang bisa dijadikan leader atau pemimpin untuk menertibkan. Terlebih, dirinya merasa masih ada dualisme izin bagi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar.

"Saat ini dalam Instruksi Gubernur itu belum ada yang bisa menjadi leader, pemimpin yang bisa mengajak duduk bareng karena barangkali adanya dualisme izin. Di satu sisi Dinas UKM memperbolehkan pedagang kaki lima membuka (lapak) permanen di atas trotoar. Namun, di sisi lain, keluar Instruksi Gubernur Djarot soal Bulan Tertib Trotoar ini," Jelas Alfred.

Alfred lalu meminta agar Djarot bisa melakukan komunikasi dengan Dinas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terkait perizinan yang diberikan kepada PKL jika ingin berdagang di trotoar. Karena menurutnya, sebenarnya masalah PKL ini sudah beres sejak kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dulu.

"Masalah pedagang kaki lima sudah dibahas dengan Pak Ahok dan Djarot dulu, diidekan dibuat adanya kafe mini, membolehkankan pedagang berdagang di trotoar tapi banyak prosedur yang harus dilalui, misalnya bagaimana trotoarnya, (trotoarnya) dengan lebar 9 meter atau pun berapa meter gitu. Lalu pedagang kaki lima enggak bisa begitu saja tumplek di trotoar," dia menuturkan.

Mulai Senin 1 Agustus kemarin, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan Bulan Tertib Trotoar yang akan berlangsung selama satu bulan penuh hingga 31 Agustus mendatang. Personel gabungan pun disiagakan. Mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, serta dari Kodam Jaya untuk menertibkan pengendara motor dan pedagang kaki lima.

Saksikan video menarik di bawah ini: