Sukses

JKN-KIS Terus Berkontribusi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sebuah Catatan 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Kontribusi JKN-KIS Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat tentu suatu wujud nyata bahwa kontribusi JKN-KIS memang ditujukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kontribusi JKN-KIS

Kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai Rp 289 triliun. Program JKN-KIS akan meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun. Program JKN-KIS berkontribusi 0,84% dari total PDB Indonesia, Peningkatan 1 persen kepesertaan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp 1 juta/tahun/kapita.

Secara bertahap, Program JKN-KIS pun terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta. Sampai dengan saat ini, jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS mencapai 180 juta jiwa atau lebih dari 70% dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.

“Kehadiran Program JKN-KIS merupakan wujud dari kehadiran negara kepada rakyatnya. Pemerintah telah mewujudkan amanat undang-undang dengan menjalankan program JKN-KIS. Tanpa waktu yang lama program ini sudah dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat. Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bagi masyarakat yang sehat program ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian,” ujar Fachmi Idris, selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam kegiatan Public Expose Kontribusi Program JKN-KIS dalam mengisi 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia di Kantor Pusat BPJS, Jakpus, (15/8/2017).

Berdasarkan dari laporan audited akhir tahun 2016 dapat memberikan gambaran bahwa program JKN-KIS sangat dirasakan oleh masyarakat. Ini terlihat dari pemanfaatan kartu JKN-KIS di 2016 sebanyak 177,8 juta untuk kunjungan ke fasilitas kesehatan. Angka kunjungan tersebut terus meningkat dari tahun 2014 dari sebanyak 92,3 juta hingga pada tahun 2015 menjadi sebanyak 146,7 juta.

Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan, untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta. Bila ditambah angka rujukan sebesar 15,1 juta, maka total pemanfaatan JKN-KIS adalah 192,9 juta.

Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan Program JKN KIS terwujud penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92.4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan. Darimana sumber APBN tersebut, tentu salah satunya dari pajak.

“Program JKN-KIS bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Pasalnya, melalui program JKN-KIS masyarakat yang miskin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit. Kemudian, masyarakat yang tidak miskin akan terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis,” jelas Fachmi.

Program JKN-KIS ini tentu saja membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat jaminan pelayanan kesehatan, bukan hanya itu saja namun ada juga dampak ekonomi yang dirasakan setelah berjalan 3,5 tahun.

Dampak Ekonomi Program JKN-KIS

Program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp 289 triliun.

"Dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan program JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman). Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia. Mutu modal manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap antara lain: jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi dan alat kesehatan Rp10,3 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun. Industri makanan dan minuman terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun," tutur Teguh Dartanto selaku Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI, yang juga hadir.

Dengan bertambahnya peserta JKN-KIS tentu saja akan meningkatkan investasi di sektor kesehatan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan. Hal itu mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan dan dapat memacu perekonomian Indonesia menjadi semakin berkembang dan maju pesat.

“Program JKN-KIS akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,9 tahun. Program JKN-KIS berkontribusi sebesar 0.84% dari total PDB Indonesia, kenaikan 1 % kepesertaan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1 juta/tahun/kapita,” tambahnya.

Di bidang ketenagakerjaan, program JKN-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta orang pada tahun 2016 dan akan meningkat jadi 2,56 juta orang tahun 2021. Penciptaan lapangan kerja itu ada dibeberapa sektor seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) sebesar 864 ribu orang (2016) akan meningkat menjadi 1,348 juta orang (2021).

Untuk sektor industri farmasi, penciptaan lapangan kerja sebesar 27,2 ribu orang (2016) dan berpotensi meningkat menjadi 42,5 ribu orang (2021). Industri makanan dan minuman sekitar 34,1 ribu orang (2016) dan 53,3 ribu orang (2021).

Teguh juga menambahkan bahwa dampak program, JKN-KIS akan semakin besar seiring banyaknya RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bila sebelum program JKN-KIS pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada puskesmas dan klinik-klinik kecil, sekarang akses mudah ke RS besar. Dengan sistem yang sudah mulai terbangun dengan baik di tahun ke-4 pelaksanaan JKN-KIS ini menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan. Kompetisi ini akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik.

Dampak JKN-KIS terbesar yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat dan berumur lebih panjang. Kondisi itu mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang.

Jadi, program JKN-KIS bukan hanya pengeluaran (cost) saja melainkan sebuah investasi. Dalam jangan pendek, program JKN-KIS dapat meningkatkan output dan tenaga kerja sektor lainnya, sedangkan dalam jangka panjang program JKN-KIS dapat meningkatkan modal manusia melalui peningkatan harapan hidup. Hingga pada akhirnya program JKN-KIS akan terus membantu juga dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.


(*)