Ketika DPR Kembali Minta Gedung Baru

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengingatkan bahwa pemerintah masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru. Kecuali, sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian.

"Tapi kalau gedung-gedung baru, kantor-kantor baru, pemerintah pun tidak membangun apa-apa," kata JK itu di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Agustus 2017.

JK menegaskan tidak ada pembangunan gedung baru DPR, meski anggota dewan beralasan gedung sudah tidak layak, gedung miring, hingga lift yang sering macet.

Menurut JK, DPR perlu berkaca dan melihat kondisi ekonomi sekarang. Sebab, pemerintah tengah mengutamakan pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan bidang penelitian.

Dia juga mengingatkan legislator tentang rehabilitasi rumah dinas di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Rehabilitasi rumah anggota dewan saat itu menelan biaya yang tidak sedikit.

Renovasi dan pembangunan rumah dinas dewan di Kalibata diputus oleh DPR RI periode 2004-2009. Pengerjaannya selesai sekitar 2011. Total ada 495 rumah yang direnovasi, kemudian 10 unit dibangun baru. Dana yang dibutuhkan pun mencapai ratusan miliar..

Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk membangun apartemen, DPR kembali menyia-nyiakan kebijakan dan perencanaannya beberapa tahun lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga menjelaskan, pembangunan yang akan dilakukan DPR tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PUPR.

"Jadi semua gedung negara itu kalau mau dibangun pasti harus melalui rekomendasi kita, kita harus hitung, ada standar-standarnya yang harus dipenuhi," kata Basuki di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, Selasa 15 Agustus 2017.

Rekomendasi itu untuk menentukan berapa luas ruangan dan gedung jika dilihat dari total anggota DPR nanti yang akan menempati. Jika disebutkan anggota DPR RI sebanyak 560 orang, maka akan ada standar ruangan per masing-masing anggota.

Basuki melanjutkan, memang beberapa anggota DPR sudah melakukan komunikasi dengan dirinya, hanya saja hal itu masih bersifat personal dan hanya sebatas melalui telepon.

"Saya sudah bilang tolong diserahkan surat resminya biar saya bisa bergerak. Karena tanpa surat resmi permintaan dari DPR kan saya tidak bisa apa-apa," tegas dia.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, pembangunan apartemen di sekitar Gedung Parlemen tidak perlu. Menurut dia, yang terpenting adalah pembangunan gedung baru bagi para anggota dewan.

"Yang diperlukan anggota DPR adalah gedung kantor. Gedung ini memang sudah enggak layak, lift berapa kali macet dan lain-lain," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 11 Agustus 2017.

Sehingga, kata dia, kalaupun ingin membangun gedung baru, itu adalah untuk kerja para anggota dewan, bukan apartemen. Sekjen PPP ini mengatakan, partainya ingin pengadaan gedung baru untuk kerja para anggota dewan.

"Bagi PPP, yang perlu diperbaiki, diadakan, adalah gedung kantor DPR. Itu prioritas yang paling prioritas. Ya gedung itu sesuai dengan standar pemerintah," kata dia.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku, belum menentukan sikap. Menurut Hasto, usulan anggaran yang diajukan oleh DPR tetap harus didasari demi kepentingan rakyat.

Dia menyebut, skala prioritas politik alokasi dan distribusi anggaran hanya dipakai untuk tujuan bernegara. Selain itu, pemakaian anggaran belanja DPR juga harus bermuara pada kepentingan rakyat.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengaku pernah terjebak di lift usai menghadiri sidang Paripurna DPR.

"Kemarin kan sempat macet. Iya anjlok. Bukan macet aja, anjlok. Ya (di dalam lift). Waktu habis Paripurna sebelum yang kemarin itu. Kemarin juga habis dibongkar semua. Terus mau ngomong apa?" ucap Bambang di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.

Oleh karena itu, lanjut dia, gedung tersebut sudah tak layak digunakan. Dia mengatakan, usia yang sudah tak muda menyebabkan bangunan itu sangat berbahaya.

Namun, dia tidak setuju dengan wacana pembangunan apartemen untuk anggota DPR. Dia yakin rumah dinas di Kalibata masih layak.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menolak pembangunan apartemen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, apartemen identik dengan bentuk kemewahan.

Menurutnya sebagai wakil rakyat, anggota DPR seharusnya menggunakan anggaran yang ada untuk fasilitas lain yang lebih bermanfaat.

Namun, bukan berarti Yandri menolak program pembenahan fasilitas di DPR. Ia setuju bila ada perbaikan fasilitas penunjang, selama tidak menjadi polemik di masyarakat.

"Seperti untuk penunjang kamar mandi yang memprihatinkan tidak masalah. Tapi kalau banyak menyita uang negara, tentu Fraksi PAN menolak apartemen itu," papar dia.