HEADLINE: Meluruskan "Gedung Miring" Wakil Rakyat

Keinginan DPR untuk membangun gedung baru terus disuarakan sejak 2006. Namun, cerita sesungguhnya baru dimulai pada tahun 2009 ketika Sekjen DPR mengajukan konsep gedung, lengkap berikut kolam renang dan pusat kebugaran. Bujetnya nauzubillah, sekitar Rp 1,8 trilliun.

Anggaran ini akan digunakan untuk memperbaiki atau memperkuat struktur Gedung Nusantara I sebesar Rp 67,8 miliar dan biaya pembangunan gedung baru senilai Rp 133,3 miliar.

Tapi, angka itu kemudian terus bergerak. Ketua Badan Anggaran DPR ketika itu, Harry Azhar Azis, menyatakan pemerintah dan DPR sepakat akan menganggarkan pembangunan gedung baru DPR dalam tiga tahun. "Kalau tidak salah sudah disetujui sekitar Rp 1,33 triliun," kata Harry.

Gedung baru DPR itu kelak terdiri dari 36 lantai dan 700 ruangan. Rencananya, akan dibangun sejajar, di sebelah Gedung Nusantara I. 

Di titik inilah muncul kabar bahwa Nusantara I miring. Adalah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang ketika itu mengungkapkan telah mendapat laporan penelitian Kementerian PU bahwa Gedung Nusantara I DPR miring 7 derajat.

Kementerian PU langsung membantahnya. Kepala Pusat Litbang Permukiman Kementrian PU Anita Firmanti mengatakan laporan itu sama sekali tidak menyebut soal gedung yang dalam kondisi miring. Menurut Anita, laporan Kementerian PU secara umum hanya menyarankan Gedung Nusantara I direnovasi.

Terus dikecam publik, rencana membangun gedung baru ini tak bisa direalisir pada 2010. Namun, DPR sepertinya sudah bertekad bulat. Semangat membangun gedung baru  tak pernah padam.

Pada 2010, wacana ini terus mengemuka. Dalam Rapat Paripurna DPR pada 29 Juli 2010, disetujui Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 yang berisi perencanaan pembangunan kawasan parlemen dan Gedung DPR.

Tim teknis perencana pembangunan gedung baru yang terdiri dari tim Setjen DPR, tim konsultan, dan perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan bujet yang diperlukan di atas Rp 1 triliun. Namun, hasil kajian Kementerian PU menyimpulkan nilai anggaran yang diperlukan lebih sedikit, Angkanya di kisaran Rp 777 miliar, dengan catatan jumlah lantai dicukupkan 26.

Begitu mendengarnya, DPR langsung meradang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu akhirnya meminta pembangunan gedung baru DPR tidak perlu dilakukan bila tidak dibutuhkan. Sebagian fraksi di DPR juga ikut menolaknya. Akhirnya, pada 23 Mei 2011, Ketua DPR Marzuki Alie memutuskan membatalkan proses tender pembangunan gedung baru DPR.

"Memang dibekukan, tetapi rencananya mungkin akan diteruskan pada periode yang akan datang. Bisa periode depan atau periode berikutnya," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, sehari setelah pembatalan proses tender itu.

Benar saja. Pada November 2014, wacana gedung baru DPR muncul lagi. Pada 24 April 2015, Ketua DPR Setya Novanto mengumumkan rencana pembangunan gedung baru itu. Dalam rapat pengesahan APBN 2016 disebutkan ada alokasi anggaran Rp 740 miliar untuk keperluan ini.

Namun, lagi-lagi publik keras menolak rencana ini. Puncaknya terjadi pada 14 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo menolak menandatangani prasasti pembangunan gedung baru DPR itu. Sekali lagi, hasrat DPR memiliki gedung baru, kembali kandas. 

Keinginan DPR untuk memiliki gedung baru telah menjadi bumerang bagi lembaga itu. Alih-alih mendapat tanggapan positif, publik langsung menyandingkan kinerja DPR dengan mimpi wakil rakyat memiliki kantor baru. Bisa ditebak, kinerja DPR memang tak berbanding lurus dengan tuntutan fasilitas yang terus mereka gaungkan.

Tidak sulit untuk mengukur kinerja anggota DPR, karena tinggal melihat pada tugas dan fungsi DPR serta hasil yang terlihat. Amanat Pasal 20 butir a UUD 1945 menyatakan, DPR sebagai lembaga negara mempunyai tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Coba kita lihat fungsi legislasi. Dalam Rapat Kerja antara Pemerintah dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Panitia Perancang UU DPD telah disepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas untuk Tahun 2017. Sebanyak 50 RUU ditetapkan menjadi Prolegnas RUU Prioritas di tahun 2017.

"Semoga hasil Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 ini sesuai yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat, baik secara kualitas, maupun kuantitas," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah di ruang Baleg DPR, Rabu 14 Desember 2016.

Namun, dari target yang tak terlalu besar itu, DPR hingga kini hanya mampu menuntaskan 4 RUU menjadi UU, yaitu UU Perbukuan, UU Pemajuan Kebudayaan, UU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, dan UU Pemilu. Dengan pencapaian itu, bisa dipastikan hingga akhir tahun DPR tak akan mampu memenuhi target menuntaskan 50 RUU.

Soal pencapaian target ini, DPR memang kerap hanya semangat di awal namun hasil tak seberapa. Lihat saja capaian pada tahun 2016, dari 50 RUU Prioritas, hanya 10 yang disahkan menjadi UU. Bahkan, pada tahun 2015 dan 2014 hanya mampu mengesahkan masing-masing 3 UU dengan target RUU Prioritas 37 dan 68 RUU.

Kemudian untuk fungsi anggaran, DPR bertugas merancang dan menetapkan APBN bersama pemerintah. Yang terlihat bukannya alokasi anggaran yang tepat, namun permainan anggaran yang kerap diduga dilakukan anggota DPR. Data di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan itu.

Hingga saat ini, ada 12 orang anggota DPR periode 2014-2019 yang menjadi tersangka atau dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Mereka berasal dari lintas partai dan untuk kasus yang berbeda.

Mereka adalah Musa Zainudin (PKB), Yudi Widiana Adia (PKS), Andi Taufan Tiro (PAN), Budi Supriyanto (Golkar), I Putu Sudiartana (Demokrat), Patrice Rio Capella (Nasdem), Damayanti Wisnu Putranti (PDIP), Adriansyah (PDIP), Dewie Yasin Limpo (Hanura), Markus Nari (Golkar), Setya Novanto (Golkar), Miryam S Haryani (Hanura),

Selain mereka, masih ada 23 anggota DPR lainnya yang telah dipanggil KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Dengan deretan nama-nama tersebut, layak ditanyakan tentang niat baik anggota DPR dalam mengalokasikan serta mengelola anggaran.

Selanjutnya adalah fungsi pengawasan, yang diharapkan bisa mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat. Pengawasan itu tentu harus terukur dan memperhatikan suara serta keluhan masyarakat.

Yang terlihat adalah DPR berusaha menjadi pengawas yang tegas terhadap lembaga yang dinilai kerap 'tidak bersahabat' dengan DPR. Contoh paling mutakhir yang dilihat publik tentu saja lahirnya Pansus Angket DPR yang berusaha menyigi kinerja serta pengelolaan keuangan KPK.

Tak ada yang salah sebenarnya. Namun, aktifnya DPR menelisik isi KPK dilakukan ketika banyak anggota DPR diduga terlibat dalam megakorupsi proyek e-KTP. Belum lagi, langkah berani KPK menetapkan sejumlah anggota DPR sebagai tersangka dalam berbagai kasus korupsi.

Publik tentu juga belum lupa dengan upaya yang dilakukan DPR terhadap lembaga ad-hoc ini sepanjang 2015-2016 lalu. Seperti rencana untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang akan mengatur soal pembentukan dewan pengawas, penyadapan harus seizin ketua pengadilan, sampai pada aturan tentang KPK yang dapat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Melihat semua paparan di atas, berlebihan kalau DPR tetap ngotot membangun 'rumah baru' sementara kinerjanya belum kinclong. Apalagi, ternyata tidak semua penghuni Gedung Nusantara I merasa tempat mereka bekerja sudah tak layak dan separah yang dipaparkan ke publik.

Salah seorang staf ahli anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Andhika Varian, mengaku tidak risau dengan kehebohan yang terjadi. 

"Saya masih merasa nyaman saja," ujar Andhika yang setiap hari bekerja di lantai 17 Gedung Nusantara I.

Selain itu, dia melihat semua fasilitas masih berfungsi. Misalnya di lantai pertama gedung ini yang merupakan tempat beberapa komisi melakukan rapat. Di antaranya Komisi X, VII, VI dan IX, serta Badan Legislasi DPR. Hingga kini rapat-rapat masih digelar di ruangan itu. 

Demikian pula lantai 2 yang diperuntukkan bagian Kesekjenan DPR. Lantai selanjutnya merupakan tempat anggota DPR berkantor. Mereka menempati lantai 3 sampai 23. 

Ukuran masing-masing ruangan anggota DPR bervariasi. Rata-rata berkisar 6x8 meter persegi. Ruangan itu cukup untuk menampung anggota DPR dengan dua atau tiga tenaga ahli.

Ada pembatas yang memisahkan antara tempat kerja anggota DPR dengan tenaga ahli. Meski begitu, ruangan tidak terlalu padat.

"Sebab, anggota DPR belum tentu setiap hari datang ke ruangan. Mereka lebih sering berada di ruang sidang. Sebagian tempat kerja anggota dewan bahkan ditempati stafnya," jelas Andhika.