DPR Bentuk Panja Telusuri Kasus First Travel

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja)membahas pengawasan dan peraturan mengenai umrah. Salah satu yang akan dibahas nanti adalah kasus First Travel dan melihat kembali berbagai peraturan mengenai umrah.

Kasus First Travel menunjukan adanya kelemahan sistem penyelenggaraan dan pengawasan umroh yang segera harus disikapi. Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka berharap kasus penipuan First Travel tidak lagi terulang.

Untuk itu, menurut Diah, perlu ada aturan tegas yang memastikan biro perjalanan umrah memberangkatkan jemaahnya yang telah mendaftar ke tanah suci. Standar minimal pelayanan jemaah dan perusahaan penyelenggara umroh juga diperlukan aturannya. 

"Walaupun sudah ada aturannya, kita akan pertegas lagi. Jangan sampai biro jasa umrah jadi lahan empuk untuk menipu dan mencari keuntungan sepihak oleh oknum tertentu," ujar Diah di Jakarta, Rabu (23/7/2017). 

Dia menjelaskan, Panja nantinya akan membedah kekurangan regulasi yang telah berlaku dan sistem pengawasan yang ada. Sehingga ke depannya masyarakat tidak perlu khawatir dalam memilih biro jasa umrah atau haji untuk berangkat ke Tanah Suci.

"Nanti kita akan bahas, apa perlu diperketat. Misalnya kaya fasilitas, penjadwalan keberangkatan usai mendaftar dan kepastian biro jasa itu gak melakukan penipuan," ujar Diah.

Diah menyarankan, pemerintah untuk melakukan audit terhadap biro perjalanan umrah lainnya yang terindikasi melakuakn aksi serupa.

"Nanti audit semacam itu bisa dilakukan berkala, misalnya setahun sekali. Agar dapat segera terdeteksi apabila ada tanda tanda praktek penipuan.