Politikus PKS Ini Desak Polri Ungkap Sindikat Serupa Saracen

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, tak hanya mengapresiasi kinerja Polri dalam mengungkap sindikat Saracen yang diduga menyebarkan ujaran kebencian di media sosial.

"Momentum ini diharapkan mampu menjadi shock therapy. Pemerintah sebaiknya melakukan penindakan terhadap organisasi yang serupa dengan Saracen, yang sangat boleh jadi lebih besar, lebih terorganisasi dan memiliki modal lebih besar," ujar Sukamta di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

Menurut Sukamta, keberanian Polri mengungkap jaringan-jaringan lainnya tanpa tebang pilih tentu ditunggu masyarakat. Jika ini konsisten dilakukan, efek shock therapy bisa terwujud.

Lebih lanjut, Sukamta mendorong pemerintah agar segera melaksanakan kebijakan yang bersifat makro, untuk memutus mata rantai konten negatif dan hoax atau berita bohong.

Pertama, secara serius melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga lebih melek media sosial dan internet, sehingga mampu menggunakan dengan bijak dan produktif.

Menurut Sukamta, upaya edukasi ini secara masif dapat dilakukan dengan melibatkan dunia pendidikan, institusi keagamaan, dan organisasi masyarakat.

Kedua, lanjut Sukamta, untuk melakukan tata kelola konten, termasuk menindak kejahatan siber seperti ini, sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE.

Namun, kata Sukamta, spirit perubahan undang-undang ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Karena peraturan-peraturan di bawahnya seperti peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (Permen), dan seterusnya belum lengkap.

Maka itu, Sukamta menegaskan, pemerintah harus segera menyiapkan agar pemberantasan konten negatif di dunia maya dapat berjalan dengan pedoman yang jelas dan terarah.

"Upaya pemerintah yang sedang merevisi PP Nomor 82 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik perlu diapresiasi. Tapi kita sejak awal juga mendesak pemerintah agar segera membuat peraturan-peraturan yang merupakan amanat UU ITE yang lain," kata dia.

"Termasuk soal pemblokiran sistem elektronik yang mengandung konten negatif yang hingga kini juga belum ada PP-nya," Sukamta melanjutkan.

Ketiga, Sukamta melanjutkan, pemerintah perlu membuat aturan yang dapat mengikat pada provider dan penyedia layanan media sosial, untuk melakukan filter terhadap konten negatif dan hoax atau berita bohong.