Imparsial: Bedakan Kritik pada Pemerintah dan Ujaran Kebencian

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Imparsial‎ Al Araf mengatakan hukum harus ditegakkan kepada siapapun yang menebarkan konten berisi ujaran kebencian. Namun, ia juga meminta aparat keamanan berhati-hati menilai konteks sebuah ujaran.

"Jangan sampai kritik terhadap kekuasaan dikategorikan sebagai penebaran kebencian. Nah ini yang enggak boleh," ujar Al Araf di sela acara workshop "Peran Polri dalam Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dan Polda Banten" di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017).

Menurutnya, penanganan kasus ujaran kebencian mengacu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tetapi ia menilai aturan tersebut belum memadai.

"Problemnya adalah Indonesia tidak memiliki aturan yang baik terkait penebaran kebencian, UU ITE itu (pasal) karet," ucapnya.

Al Araf kemudian berharap pemerintah merevisi UU KUHP dan UU ITE. Sehingga, kata dia, penegakan hukum terkait tindakan ujaran kebencian tidak menjadi diskriminatif.

Selain itu dengan aturan yang lebih baik, menurut Al Araf, penegak hukum memiliki indikator terkait suatu tindakan termasuk dalam kategori ujaran kebencian atau tidak.

"Merevisi KUHP dan UU ITE soal penyebaran kebencian itu penting, supaya aturan penebaran kebencian tidak dirumuskan dalam aturan yang multitafsir. Sehingga, aparat penegak hukum punya indikator,"  pungkas Al Araf.

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini: